Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah menjelaskan kepada publik soal target hingga indikator kinerja utama (KPI) dari PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan hal tersebut sebelum mewajibkan lembaga itu dijalankan.
“Sebelum bicara kewajiban semua ekspor melalui DSI, jelaskan dulu dong ke masyarakat target dan ukuran keberhasilannya DSI seperti apa,” ujar Mufti saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui besaran potensi kebocoran devisa yang ingin ditutup dan manfaat dari kebijakan itu.
“Berapa sebenarnya nilai under invoicing ekspor yang selama ini terjadi? Berapa potensi kebocoran devisa yang ingin ditutup?” Ungkap Mufti.
“Berapa tambahan penerimaan negara yang ditargetkan? Dalam berapa tahun target itu harus tercapai? KPI-nya harus jelas dan terukur baru kemudian DSI dijalankan,” tambah dia.
Selain itu, Mufti juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan kewenangan kepada DSI.
“Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar DSI tidak berkembang menjadi super power baru dalam rantai ekspor kita,” jelas Mufti.
Politisi PDIP ini menilai kewenangan yang terlalu besar bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat.
“Karena itu transparansi, akuntabilitas, audit independen, dan pengawasan publik harus diperkuat sejak hari pertama,” ujar Mufti.(saa/raa)
