Pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pada 28 Mei 2026 menyampaikan satu pesan penting tentang arah geopolitik dunia hari ini. Di tengah meningkatnya rivalitas global, konflik kawasan, krisis energi, perubahan iklim, dan fragmentasi rantai pasok internasional, kedua negara justru menegaskan pentingnya kerja sama berbasis multilateralisme dan hukum internasional.
Banyak perhatian publik tertuju pada isu pertahanan, perdagangan, maupun investasi. Namun jika dicermati lebih dalam, terdapat satu benang merah yang menghubungkan hampir seluruh agenda pembicaraan kedua pemimpin tersebut: laut.
Hal ini terlihat jelas dalam joint statement resmi kedua negara. Indonesia dan Prancis sama-sama menegaskan pentingnya kebebasan navigasi berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, termasuk terkait jalur strategis dunia seperti Selat Hormuz. Keduanya juga menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa secara damai, perlindungan biodiversitas laut internasional, serta penguatan tata kelola laut global melalui implementasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).
Dalam konteks ini, laut tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang geografis atau jalur perdagangan semata. Laut telah berkembang menjadi ruang strategis yang menghubungkan keamanan, ekonomi, energi, lingkungan, dan diplomasi global sekaligus. Laut menjadi “connecting the dots” bagi berbagai kepentingan dunia yang saling bertaut.
Di titik inilah BBNJ menjadi sangat relevan.
Secara akademik, BBNJ atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction merupakan instrumen hukum internasional di bawah kerangka UNCLOS yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah laut lepas atau area di luar yurisdiksi nasional suatu negara.
Selama puluhan tahun, wilayah laut lepas menghadapi paradoks besar. Di satu sisi, kawasan ini mencakup hampir dua pertiga lautan dunia dan menyimpan kekayaan biodiversitas luar biasa. Namun di sisi lain, tata kelolanya relatif lemah karena berada di luar yurisdiksi nasional negara mana pun. Akibatnya, ancaman eksploitasi berlebihan, penangkapan ikan tidak berkelanjutan, pencemaran, hingga tekanan perubahan iklim terus meningkat tanpa mekanisme perlindungan global yang memadai.
Karena itu, kehadiran BBNJ menjadi tonggak penting dalam evolusi tata kelola laut dunia. Perjanjian ini mengatur beberapa aspek utama, mulai dari konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan biodiversitas laut lepas, mekanisme pembagian manfaat sumber daya genetik laut, pengembangan area-based management tools (ABMTs) termasuk kawasan konservasi laut, hingga penguatan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas antarnegara.
Bagi Indonesia, BBNJ memiliki arti yang sangat strategis.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persimpangan Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas dan keberlanjutan laut global. Laut bukan sekadar batas teritorial bagi Indonesia, melainkan ruang hidup, jalur perdagangan, sumber pangan, sumber ekonomi, sekaligus bagian dari identitas geopolitik nasional.
Karena itu, Indonesia tidak mengambil posisi pasif dalam perkembangan rezim BBNJ. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menunjukkan keterlibatan aktif, mulai dari proses negosiasi internasional hingga langkah implementasi awal pasca-penandatanganan perjanjian tersebut.
KKP juga mulai memperkuat berbagai langkah strategis untuk mendukung implementasi BBNJ di tingkat nasional. Salah satunya melalui penguatan pendekatan area-based management tools (ABMTs), yang pada dasarnya merupakan mekanisme pengelolaan berbasis kawasan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pengalaman Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi laut nasional menjadi modal penting dalam konteks ini.
Langkah strategis lainnya terlihat dari keterlibatan Indonesia dalam Living High Seas Partnership, sebuah kolaborasi global yang mendorong implementasi BBNJ melalui penguatan kerja sama lintas negara, lembaga internasional, dan komunitas ilmiah. Dalam inisiatif tersebut, Indonesia diposisikan sebagai salah satu negara pelopor dalam pengembangan tata kelola kawasan laut lepas di Samudera Hindia dan Pasifik.
Ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai memainkan peran yang lebih besar dalam arsitektur global ocean governance.
Yang menarik, isu BBNJ sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang lingkungan hidup. Ia berkaitan erat dengan geopolitik, ketahanan pangan, stabilitas perdagangan global, keamanan maritim, hingga masa depan ekonomi biru dunia.
Ketika dunia menghadapi tekanan perubahan iklim, eksploitasi sumber daya laut, dan rivalitas geopolitik yang semakin kompleks, maka tata kelola laut internasional akan menjadi salah satu arena paling menentukan di abad ke-21. Negara-negara yang mampu membangun kapasitas diplomasi maritim, penguasaan sains kelautan, dan tata kelola laut berkelanjutan akan memiliki posisi strategis dalam membentuk arah masa depan global.
Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil bukan hanya sebagai negara maritim secara geografis, tetapi juga sebagai kekuatan maritim dalam tata kelola global.
Ke depan, tantangan implementasi BBNJ tentu tidak ringan. Indonesia perlu memperkuat harmonisasi regulasi nasional, meningkatkan kapasitas riset kelautan, memperkuat diplomasi multilateral, serta memastikan keterhubungan antara agenda konservasi laut dengan kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Namun arah besarnya sudah mulai terlihat. Diplomasi laut Indonesia kini bergerak melampaui isu domestik menuju pembentukan tatanan laut global yang lebih adil, terbuka, dan berkelanjutan.
Dan di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, laut justru kembali menjadi titik temu yang menghubungkan kepentingan bersama umat manusia.
