Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet (Seskab) menegaskan bahwa pemerintah senantiasa terbuka terhadap kritik, namun meminta agar kritik yang disampaikan tidak sampai mengaburkan berbagai capaian yang telah diraih melalui lawatan luar negeri Prabowo Subianto Presiden.
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” ujarnya dalam tayangan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta yang dikutip Antara, Senin (1/6/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons atas sejumlah kritik yang dilontarkan Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), terkait serangkaian lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri selama 1,5 tahun terakhir. Tayangan berdurasi lebih dari enam menit itu memuat setidaknya delapan poin jawaban dan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan Dino melalui akun media sosial pribadinya.
Mengawali jawabannya, Teddy terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. “Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir Beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan,” tuturnya.
Teddy kemudian menjawab kritik-kritik tersebut secara runut. Terkait sorotan Dino atas besarnya biaya perjalanan luar negeri Presiden, ia menegaskan bahwa seluruh biaya tambahan di luar anggaran negara ditanggung sepenuhnya oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
Mengenai jumlah rombongan, Teddy menjelaskan bahwa dibandingkan periode sebelumnya, Presiden Prabowo telah memangkas jumlah rombongan secara signifikan hingga lebih dari separuhnya. “Kalau dulu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” jelasnya.
Sebelumnya, Dino menyarankan agar jadwal lawatan luar negeri Presiden dipetakan minimal setahun sebelumnya dan diumumkan kepada publik paling lambat sebulan atau seminggu sebelum keberangkatan. Menanggapi hal ini, Teddy menjelaskan bahwa jadwal tersebut terbagi menjadi dua jenis, yakni jadwal tahunan yang sudah terencana seperti KTT ASEAN, G20, APEC, BRICS, dan Sidang Majelis Umum PBB, serta jadwal mendesak yang muncul seiring dinamika global, seperti konflik antarnegara, krisis di Timur Tengah, dan perkembangan situasi di Palestina.
Terkait frekuensi lawatan yang dinilai terlalu sering, Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo memulai kepemimpinannya di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai krisis. Oleh sebab itu, membangun hubungan personal yang erat dengan para pemimpin dunia sejak awal menjadi suatu keharusan, bukan sekadar formalitas. “Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya,” ujarnya.
Teddy menambahkan bahwa gaya diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo bertumpu pada pendekatan kedekatan personal, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. “Salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan atau seremonial. Kita harus melihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini,” pungkasnya.(ant/iss/ham)
