Jakarta, VIVA – PT Brantas Abipraya (Persero) menegaskan komitmen untuk berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar memiliki daya saing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal itu juga untuk mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah.
Atas dasar itu perusahaan bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Jenjang 1–3 pada Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara onsite pada 21 Mei 2026 tersebut diikuti sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang pekerjaan konstruksi, di antaranya Kepala Tukang Bangunan Gedung, Mandor Konstruksi Bangunan Gedung, Tukang Besi Beton, Tukang Cat Bangunan Gedung, Tukang Kayu Konstruksi, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, hingga Tukang Pasang Ubin dan Keramik.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana menyampaikan, sertifikasi tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.
“Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dian dikutip dari keterangannya, Selasa, 2 Juni 2026.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek dapat tercapai secara optimal.
“Program Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat. Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik,” tambahnya.
Kegiatan sertifikasi ini dilakukan secara onsite di lokasi proyek guna memastikan proses asesmen berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan konstruksi di lapangan.
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menegaskan bahwa sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
