Ekonomi digital dicanangkan sebagai pilar pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa capaian menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi digital berada di jalur yang tepat. Akan tetapi, apakah pertumbuhan itu sudah bersifat inklusif dan disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas?
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mencanangkan transformasi digital sebagai salah satu pilar menuju Indonesia maju tahun 2045. Pengarusutamaan transformasi digital serta pelaksanaan proyek strategis pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi telah diinisiasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan 2025-2029.
Sasaran pertama transformasi digital dalam RPJMN 2020-2024 memiliki enam sektor prioritas, yaitu pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pengadaan dan logistik, perdagangan, serta industri. Pada 2021, kebijakan ini disempurnakan menjadi Major Project Transformasi Digital yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan ekosistem pemampu (enabler).
Transformasi digital pada enam sektor prioritas dimaksudkan agar transisi ekonomi bisa secara bertahap dilakukan mulai dari berbasis komoditas menjadi produk nilai tambah tinggi. Indonesia diharapkan mulai beralih dari ekonomi yang berdasar pada keunggulan komoditas sumber daya alam ke arah perekonomian dengan produk unggulan yang kompetitif.
Peralihan basis ekonomi ini diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 6 persen per tahun hingga tahun 2045.
Pembangunan ekonomi digital juga dilanjutkan dalam RPJMN 2025-2029 dengan memasukkan penguatan pendukung ekonomi digital dalam kerangka prioritas nasional kedua, yakni pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian, melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi biru, dan ekonomi hijau.
Ekonomi digital digadang sebagai pemicu pertumbuhan baru di Indonesia seiring besarnya potensi pasar industri digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital Indonesia menetapkan target kontribusi industri digital bisa mencapai 17,4-20,2 persen produk domestik bruto (PDB) tahun 2045 mendatang.
Faktanya, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap PDB memang terus meningkat, dari 3,7 persen pada tahun 2019 menjadi 5,8 persen pada 2023 dan diperkirakan akan mencapai 7,1 persen pada 2025, melampaui proyeksi kawasan ASEAN sebesar 6,6 persen. Pada 2026, kontribusi ekonomi digital diperkirakan mencapai 7,2-8,0 persen PDB seiring ekspansi lokapasar daring, perbankan digital, dan layanan berbasis platform.
Lanskap ekonomi digital Indonesia juga dinilai cukup meyakinkan. Laporan E-conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain and Company memproyeksikan ekonomi digital Indonesia tumbuh dengan perkiraan sumbangan PDB mencapai 133 miliar dolar AS pada 2025. Potensi pasar yang sangat besar juga terlihat dari capaian gross merchandise value (GMV) atau total transaksi barang dan jasa di internet yang mencapai 99 miliar dolar AS pada tahun 2025, meningkat 14 persen dari tahun 2024 yang sebesar 87 miliar dolar AS.
Potensi pasar ekonomi digital di Indonesia diperkirakan terus tumbuh dalam rentang 180 miliar sampai 340 miliar dolar AS pada tahun 2030. Dari capaian tersebut, industri e-dagang atau e-commerce mencatatkan kontribusi terbesar dengan nilai GMV sebesar 71 miliar dolar AS atau lebih dari 70 persen dari total GMV industri digital di Indonesia.
Di sisi lain, daya dukung industri digital juga diperkuat dengan daya saing digital Indonesia yang makin membaik. Berdasarkan indeks penilaian yang terangkum dalam East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI), skor indeks daya saing digital Indonesia tercatat sebesar 38,8 poin. Angka tersebut mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.
Dalam penghitungan EV-DCI, East Ventures menggunakan tiga sub-indeks, yakni input, output, dan penunjang. Setiap sub-indeks terdiri atas tiga pilar dan dalam setiap pilar mencakup sekitar 50 indikator. Data tersebut dikumpulkan pada tingkat 38 provinsi di Indonesia untuk mengukur capaian indeks daya saing digital secara nasional.
Pada sub-indeks input, skor indeks yang diperoleh Indonesia relatif tinggi. Sub-indeks ini terdiri dari pilar sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengeluaran untuk teknologi informasi dan komunikasi. Skor median pada sub-indeks ini tercatat sebesar 40,4 pada tahun 2025, meningkat 1,5 poin dari tahun 2024.
Sementara sub-indeks output menunjukkan capaian skor yang lebih rendah daripada sub-indeks lainnya. Sub-indeks ini terdiri dari pilar perekonomian, kewirausahaan digital, dan ketenagakerjaan. Tahun 2025 terekam skor median sub-indeks ini sebesar 35,8. Kendati masih berada di posisi terendah di antara sub-indeks lainnya, sub-indeks ini menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun.
Skor yang didapatkan pada sub-indeks penunjang, terdiri dari pilar regulasi, infrastruktur, serta regulasi dan kapabilitas pemerintah daerah, memiliki skor indeks paling tinggi. Pada tahun 2025, skor median pada sub-indeks ini tercatat sebesar 45,9 yang mengindikasikan elemen pendukung ekonomi digital di Indonesia relatif unggul dan siap.
Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan, meskipun infrastruktur, sumber daya manusia, dan aspek-aspek penunjang di Indonesia telah siap mendukung transformasi digital, dampak dari pertumbuhan industri digital belum sepenuhnya mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Menilik data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi dalam struktur PDB Indonesia menunjukkan tren yang positif. Namun, secara kontribusi dalam PDB, angkanya masih relatif kecil. Sektor informasi dan komunikasi kerap digunakan sebagai salah satu indikator melihat perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
PDB bidang informasi dan komunikasi yang tahun 2014 tercatat sebesar Rp 369,5 miliar tumbuh pesat hingga mencapai Rp 940,9 miliar pada tahun 2025. Dalam rentang waktu tersebut, sumbangan industri ini terhadap porsi PDB nasional juga meningkat dari sebesar 3,5 persen pada tahun 2014 mencapai 4,4 persen pada tahun 2025.
Kala itu industri digital mengalami peningkatan pesat seiring melonjaknya penggunaan internet akibat kegiatan bekerja dan belajar di rumah selama pembatasan sosial pandemi. Pertumbuhan yang terjadi secara organik pada tiga tahun terakhir menjadi indikasi bahwa di tengah perlambatan dan pelemahan daya beli, industri digital tetap menyimpan potensi pertumbuhan yang menjanjikan.
Pertumbuhan ekonomi digital di satu sisi membuka peluang ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan lokapasar dagang, media sosial, dan layanan berbasis platform lainnya memungkinkan potensi pendapatan baru bagi masyarakat. Seiring meningkatnya penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 82 persen pada tahun 2025 menurut Asosiasi Jasa Penyedia Internet Indonesia, peluang bagi pengembangan ekonomi digital masih menjanjikan. Namun, potensi ini perlu dilihat lewat analisis lebih dalam.
Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir dalam konteks tertentu merupakan buah dari fase ekspansi masif industri digital. Di Indonesia, fase ekspansi beberapa perusahaan digital sangat terasa selama periode tahun 2010 sampai 2019. Dalam fase ”bakar uang” ini, perusahaan digital cenderung memberikan banyak insentif sehingga jumlah pengguna dan transaksi meningkat pesat.
Namun, pertumbuhan yang terjadi tidak tampak organik. Ketika fase ini berakhir, terjadi penyusutan jumlah pengguna dan nilai transaksi yang mulai terasa seiring berkurangnya insentif. Terlebih, ekonomi digital yang hanya mengandalkan pertumbuhan jumlah pengguna platform belum memiliki fondasi bisnis yang kuat.
Alih-alih membawa kualitas pertumbuhan dan lapangan pekerjaan, model ekonomi digital ini justru menciptakan dilema baru. Pekerjaan yang banyak tercipta bukanlah pekerjaan dengan kemampuan tinggi (high skilled labor), tetapi justru pekerjaan paruh waktu yang menjadi bom waktu ketenagakerjaan, seperti pada kasus pengemudi ojek daring.
Meski jumlah pekerja dalam sektor informasi dan komunikasi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan berkisar 5 persen dari tahun 2014 sampai 2024, kualitas pekerjaan yang dihasilkan ekonomi digital perlu dijaga. Jangan sampai pertumbuhan tenaga kerja tersebut justru terjadi pada jenis pekerjaan yang berkualitas rendah sehingga menjadi penghambat penguatan daya saing sumber daya manusia.
Inklusi dan kemudahan akses teknologi juga perlu diarahkan pada kegiatan yang lebih produktif. Dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024, mengakses internet paling banyak masih untuk hiburan (85,3 persen), yang sangat jauh jika dibandingkan dengan tujuan ekonomi, seperti mengakses layanan keuangan (11,6 persen) dan menjual barang atau jasa (5,2 persen).
Porsi kegiatan masyarakat Indonesia di internet yang lebih banyak sebagai hiburan tentu belum mendukung penguatan ekonomi digital.
Ke depan, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia perlu mengarah pada ekonomi bernilai tambah tinggi. Populasi besar hanya akan menjadi ceruk pasar bagi produk digital dari negara lain. Peningkatan daya saing, seperti yang terekam dalam indeks EV-DCI, harus dimaksimalkan untuk menjadikan sumber daya manusia Indonesia sebagai pemain utama dalam industri digital nasional.
Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia akan rapuh jika tidak ditopang kualitas sumber daya manusia, resiliensi industri, dan arah kebijakan yang mendukung. (LITBANG KOMPAS)
