Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan identitas keempat tersangka pada kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tahun anggaran 2017-2019.
Dilansir dari Antara, pernyataan tersebut diungkapkan ketika KPK membeberkan sejumlah pihak yang akan dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (2/6/2026) ini.
“Pemeriksaan terhadap para pihak terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Pemkab Lamongan. Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama MS, AAB, MYM, dan HDH,” ucap Budi Prasetyo Juru Bicara KPK.
Ia merincikan, MS merupakan pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PRKPCK) Lamongan, dan AAB adalah Direktur PT Agung Pradana Putra.
Adapun MYM sebagai Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-2019 sekaligus Direktur CV Absolute, dan HDH selaku Manajer Umum Divisi Regional III pada PT Brantas Abipraya (Persero) pada 2015-2019.
Sebagai informasi, pada 15 September 2023 lalu, KPK mulai melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019, dan telah menetapkan tersangka tetapi tidak bisa merilis identitasnya ke publik.
KPK mengatakan, kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut diperkirakan mencapai Rp151 miliar.
Pada 8 Juli 2025, KPK mengumumkan jumlah tersangka pada kasus tersebut sebanyak empat orang.
KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan sedang menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang sebenarnya.
Pada 19 Januari 2026, KPK mengungkapkan telah mendapat laporan penghitungan kerugian keuangan negara kasus tersebut dari BPKP. (ant/vve/iss)
