Dadan Hindayana Dicopot dari Posisi Kepala BGN, Digantikan Nanik Deyang

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengambil keputusan penting terkait kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Selasa malam tanggal 2 Juni 2026 di Istana Negara, Presiden resmi mencopot Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta dua wakil kepala yang menjabat saat itu, yaitu Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sandjaya.

"Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Pertama, saudara Dadan sebagai Kepala BGN. Kedua, saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN. Ketiga, saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil BGN. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini," ujar Prasetyo Hadi.

Sebagai penggantinya, Presiden mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono juga dilantik untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Pergantian pimpinan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat operasional BGN dalam melaksanakan program-program strategis pemerintah di bidang gizi masyarakat.

"Untuk selanjutnya presiden memutuskan mengangkat saudari Nanik s Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, kemudian saudari Agustina Arumsari, dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru," tambahnya.

Keputusan pergantian pimpinan BGN tidak terlepas dari evaluasi kinerja lembaga selama masa kepemimpinan Dadan Hindayana yang berlangsung sejak Agustus 2024 hingga Mei 2026. Dalam kurun waktu ini, program unggulan BGN yang dikenal dengan nama Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami berbagai kendala, termasuk munculnya sejumlah kasus keracunan pada anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Kasus keracunan yang cukup signifikan ini memaksa BGN melakukan pembekuan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan pemasok menu makanan MBG. Dari total 27.208 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 di antaranya sempat disuspend sebagai upaya penanganan dan pembenahan kualitas layanan. Kejadian-kejadian tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan pergantian kepemimpinan.

Selain itu, Presiden menegaskan bahwa BGN memerlukan kepemimpinan dengan komitmen yang kuat, mampu berkoordinasi lintas sektor secara efektif, serta mempunyai kapasitas manajerial yang dapat memastikan jalannya program berjalan tepat sasaran dan sesuai prinsip akuntabilitas. Hal ini dinilai penting guna memperbaiki tata kelola institusi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional merupakan lembaga non-kementerian yang memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Tugas utama BGN adalah menyelenggarakan program-program yang mendukung peningkatan kualitas gizi, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi unggulan pemerintah.

Program MBG sendiri telah dicanangkan sejak kampanye Pilpres 2024 sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup terutama bagi anak-anak sekolah melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis di institusi pendidikan. Data terakhir per tanggal 3 Maret 2026 menunjukkan jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai lebih dari 61 juta orang, dengan lebih dari 49 juta di antaranya adalah siswa sekolah.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, BGN tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap para penyedia layanan gizi yang tidak memenuhi standar. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah mendapat sanksi suspend agar dapat diperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat penerima program.