RI Buka Keran Impor Susu dan Daging Sapi Prancis, Bagaimana Nasib Peternak Lokal?

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Indonesia membuka akses pasar bagi produk susu dan daging sapi asal Prancis memunculkan pertanyaan mengenai nasib peternak lokal di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun, kesepakatan tersebut terungkap dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menerima kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Élysée, Paris belum lama ini.

Terkait hal tersebut, Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menilai pembukaan pasar bagi produk susu Prancis tidak sepenuhnya negatif. Menurut Agus, masuknya produk susu dari Prancis akan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen Indonesia.

Namun, dia mengakui industri susu nasional saat ini masih sangat bergantung pada bahan baku impor. “Saat ini sudah lebih dari 80% ketergantungan dengan bahan baku impor,” kata Agus kepada Bisnis, Minggu (31/5/2026).

APSPI juga tak menampik bahwa masuknya produk susu dari Prancis akan memengaruhi penyerapan susu segar produksi peternak lokal, meski dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar.

Di sisi lain, menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi industri sapi perah nasional saat ini bukan semata persoalan impor, melainkan lambatnya peningkatan populasi indukan sapi perah.

Agus mengatakan, kebutuhan terhadap kebijakan khusus untuk mempercepat pengembangan peternakan sapi perah rakyat semakin mendesak.

“Penambahan populasi indukan sapi perah, sudah sangat mendesak. Keppres Peternakan Sapi Perah Rakyat sudah sangat ditunggu-tunggu oleh stakeholder peternakan sapi perah rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, dia menegaskan peternak domestik harus siap menghadapi persaingan dengan produk impor dari Eropa. Adapun, untuk menjaga daya saing peternak lokal, Agus meminta pemerintah mempercepat program peningkatan populasi sapi perah melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan rakyat.

Penguatan Ketahanan Pangan

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pembukaan akses pasar bagi produk susu dan daging sapi asal Prancis dapat menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, kerja sama tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada peningkatan impor semata.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, Indonesia membutuhkan tambahan pasokan protein untuk mendukung konsumsi masyarakat serta program MBG. Meski demikian, menurutnya, kebijakan pembukaan pasar tersebut harus ditempatkan dalam kerangka besar penguatan kapasitas produksi pangan nasional.

Dia memandang, manfaat kerja sama akan jauh lebih besar apabila diikuti investasi langsung dari pelaku usaha Prancis di sektor peternakan dan industri pangan nasional.

Menurut Kadin, akses pasar bagi produk susu dan daging sapi Prancis sebaiknya dibarengi dengan investasi pada dairy farm, penggemukan sapi, pembibitan, cold chain, logistik berpendingin, hingga industri pengolahan pangan di dalam negeri.

Selain investasi, Kadin juga mendorong adanya kemitraan yang lebih erat antara perusahaan Prancis dengan peternak lokal, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), serta pelaku usaha nasional.

“Skemanya bisa melalui kemitraan off-taker, transfer teknologi, peningkatan kualitas bibit, pakan, standar kesehatan hewan, hingga pelatihan manajemen peternakan modern. Ini penting agar peternak lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah meningkatnya kebutuhan susu dan daging nasional,” kata Erwin kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan pemerintah untuk tetap harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasokan dan keberlangsungan usaha peternak rakyat. Menurutnya, pembukaan pasar tidak boleh menyebabkan harga produk peternak domestik tertekan akibat masuknya produk impor dalam jumlah besar.

“Produk impor harus memenuhi standar keamanan pangan, halal, dan kesehatan hewan, tetapi di sisi lain jangan sampai menekan harga di tingkat peternak rakyat. Karena itu, pembukaan pasar perlu diatur dengan kuota, timing, dan mekanisme yang tidak merusak ekosistem peternakan domestik,” imbuhnya.

Di samping itu, Erwin menilai Indonesia juga perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas akses ekspor produk unggulan nasional ke pasar Prancis dan Uni Eropa. Dia menyebut, sejumlah komoditas yang berpotensi didorong antara lain sawit berkelanjutan dan turunannya, kopi, kakao, rempah-rempah, produk perikanan, kelapa, rumput laut, hingga produk pangan olahan.

Bagi Kadin, pembukaan akses pasar produk peternakan Prancis pada dasarnya merupakan langkah positif selama diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional.

“Jadi bagi Kadin, pembukaan akses pasar ini positif sepanjang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas investasi, membuka lapangan kerja, dan membangun rantai pasok pangan nasional yang lebih kuat,” tuturnya.

Risiko Bagi Peternak Lokal

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pembukaan pasar bagi produk peternakan Prancis dapat dipahami sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan nasional.

Menurutnya, Indonesia hingga kini masih menghadapi defisit produksi, terutama untuk komoditas susu. Ketergantungan terhadap impor juga masih sangat tinggi. Rizal menjelaskan sekitar 80% kebutuhan bahan baku susu nasional saat ini masih dipenuhi dari impor. Sementara itu, kebutuhan industri mencapai sekitar 5 juta ton setara susu segar per tahun.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kebijakan pembukaan pasar tersebut menyimpan risiko bagi sektor peternakan domestik apabila tidak diikuti langkah penguatan daya saing peternak lokal.

“Produk peternakan Eropa memiliki keunggulan produktivitas, efisiensi, dan dukungan subsidi yang jauh lebih besar dibanding peternak rakyat di Indonesia,” ucap Rizal kepada Bisnis.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga jual produk peternak domestik sekaligus mengurangi minat investasi di sektor peternakan nasional.

Dia menilai manfaat impor memang dapat dirasakan dalam jangka pendek, terutama untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri pangan dan meredam tekanan inflasi pangan. Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap impor justru dapat memperlemah ketahanan pangan nasional.

Rizal menuturkan, tingginya ketergantungan impor membuat Indonesia semakin rentan terhadap fluktuasi harga global, gangguan rantai pasok internasional, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat langsung meningkatkan biaya impor pangan.

Menurutnya, risiko tersebut berpotensi semakin besar pada masa mendatang seiring meningkatnya kebutuhan protein nasional akibat ekspansi program MBG dan pertumbuhan konsumsi masyarakat.

“Jika kapasitas produksi domestik tidak tumbuh lebih cepat dibanding permintaan, maka impor akan terus menjadi solusi utama. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit sektor peternakan dan meningkatkan kerentanan terhadap gejolak eksternal,” tuturnya.

Untuk itu, Indef menilai pemerintah perlu memastikan impor hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasokan dalam jangka pendek, bukan menggantikan peran produksi dalam negeri.

Menurutnya, fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada peningkatan populasi ternak, perbaikan sistem breeding, penguatan industri pakan, perluasan akses pembiayaan bagi peternak, serta penerapan kewajiban kemitraan dan penyerapan produk lokal oleh industri pengolahan.

“Tanpa roadmap pengurangan impor yang jelas dengan dukungan fiskal, maka pembukaan pasar justru berisiko memperdalam ketergantungan pangan Indonesia dalam jangka panjang,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka konteks dan tujuan di balik kebijakan pembukaan pasar bagi produk peternakan Prancis tersebut.

Menurutnya, kebijakan itu menimbulkan tanda tanya karena pada saat yang sama pemerintah tengah mendorong penguatan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM pangan melalui berbagai program prioritas, termasuk MBG.

Faisal menilai pembukaan akses pasar untuk susu dan daging sapi perlu dijelaskan keterkaitannya dengan agenda penguatan ekonomi domestik.

Dia menuturkan, pemerintah perlu menjelaskan apakah pembukaan pasar tersebut merupakan bagian dari strategi dagang yang lebih luas, di mana Indonesia memperoleh keuntungan atau akses pasar baru untuk komoditas tertentu sebagai timbal balik atas masuknya produk peternakan Prancis.

Menurut Faisal, dalam banyak kesepakatan perdagangan internasional terdapat mekanisme saling memberi akses pasar antarkedua negara. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan sektor atau produk apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam kerja sama tersebut.

“Apakah ini pemerintah memutuskan daging sapi dan juga susu ini merupakan barang-barang yang kita memang serahkan untuk kita impor saja, tidak diproduksi dalam negeri sehingga dibuka kerannya, tetapi kita kemudian harus mengambil pasar Prancis untuk sektor yang mana atau produk yang mana,” kata Faisal kepada Bisnis.

Dia menilai tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi dipersepsikan bertentangan dengan agenda pemerintah yang selama ini berupaya mendorong pengembangan sektor pertanian dan peternakan nasional.

Menurut Faisal, logika kebijakan tersebut masih dapat dipahami apabila Indonesia memperoleh manfaat yang lebih besar melalui peningkatan akses ekspor ke pasar Prancis untuk komoditas tertentu. Namun, apabila tidak terdapat manfaat ekonomi yang jelas bagi Indonesia, Core mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi memunculkan tekanan terhadap peternak domestik.

"Kalau tidak, tentu saja ini akan menjadi tanda tanya besar dan akan tentu saja akan berpotensi memberikan tekanan harga. Tekanan harga bagi peternak lokal, baik itu peternak daging sapi ataupun juga susu," kata Faisal.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pembukaan akses pasar tidak mengorbankan upaya pengembangan sektor peternakan nasional yang selama ini menjadi bagian dari agenda ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM pangan.