Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan segera memperbarui sistem Quick Response Code (QR Code) untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan mengubah sistem yang saat ini bersifat statis menjadi dinamis guna mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan.
QR Code Dinamis untuk Tutup Celah PenyalahgunaanKepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan perubahan sistem dilakukan sebagai respons atas maraknya kasus penyelundupan dan penyalahgunaan BBM subsidi yang memanfaatkan pemalsuan barcode atau QR Code.
Ia mengungkapkan, "QR Code ini sekarang kan statis, nanti akan (dibuat) dinamis. Dengan dinamis itu, tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini (pemalsuan), duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI (Artificial Intelligence)."
Wahyudi menjelaskan perkembangan teknologi kecerdasan buatan memungkinkan pelaku kejahatan meniru identitas kendaraan hanya dari foto kendaraan yang kemudian digunakan untuk membuat pelat nomor palsu.
Ia menyebut dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) juga berpotensi dipalsukan untuk mendaftar pada aplikasi MyPertamina.
Dalam sistem baru tersebut, BPH Migas akan menambahkan berbagai lapisan keamanan tambahan termasuk penggunaan PIN sebagai sarana verifikasi pengguna.
Wahyudi mengatakan, "Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan."
Soroti Kasus BBM Subsidi dan Truk Tangki IlegalBPH Migas menegaskan tujuh mobil tangki yang disita aparat kepolisian dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi bukan merupakan mitra resmi Pertamina maupun BPH Migas.
Truk-truk tersebut diduga digunakan untuk menampung BBM subsidi dari sejumlah SPBU sebelum dialihkan dan diperdagangkan secara ilegal.
Saat kasus diungkap Koarmada VI Makassar pada Februari 2026, kendaraan itu sempat menggunakan label Pertamina yang diduga kemudian dihapus ketika kasus kembali dirilis pada Juni 2026.
Wahyudi mengungkapkan, "Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ di kasih lebel Barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada."
Menurutnya, seluruh mitra resmi Pertamina dan BPH Migas memiliki identitas perusahaan yang jelas serta dilengkapi surat jalan yang dapat diverifikasi untuk menelusuri asal dan tujuan distribusi BBM.
Kerugian Negara dan Pengawasan DistribusiBPH Migas menilai penyalahgunaan BBM subsidi dilakukan oleh jaringan tertentu yang memanfaatkan kelemahan sistem QR Code sehingga evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap QR Code milik konsumen, instansi, dan perusahaan industri.
Di Sulawesi Selatan, alokasi BBM subsidi jenis solar mencapai sekitar 0,79 juta kiloliter per tahun dengan nilai ekonomi sekitar Rp15 triliun.
Alokasi Pertalite mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter dengan nilai subsidi mendekati Rp9 triliun per tahun.
Total nilai subsidi BBM di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun.
Dari pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan, aparat berhasil menyelamatkan 229.123 liter solar subsidi dan 3.031 liter Pertalite serta menetapkan 45 orang sebagai tersangka.
Wahyudi mengatakan, "Dari temuan tadi, khusus untuk minyak solar saja, kalau kita hitung angkanya cukup signifikan Rp361 miliar, itu baru solar saja."
BPH Migas mengimbau masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui Help Desk BPH Migas maupun layanan pengaduan masyarakat yang beroperasi selama 24 jam.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional, Deny Sukendar, menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulawesi Selatan atas pengungkapan kasus tersebut dan menegaskan komitmen Pertamina dalam menyalurkan BBM serta LPG subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
