JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Kemendiktiristek) membentuk tim untuk mengusut skandal pemalsuan riset di konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD).
Skandal yang sempat viral ini disebabkan karena para terduga pelaku mengincar dana bantuan perjalanan (travel grant) agar bisa jalan-jalan ke luar negeri.
Baca juga: Mendikti Ungkap Ada 4 Pelaku Skandal Riset Palsu di Denmark, Lulusan UNY dan Tidak Ada Dosen
Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkap tim yang dibentuknya dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Nur Syarifah.
"Begitu mendapatkan informasi ini, kami langsung membentuk tim dipimpin oleh Ibu Irjen," kata Brian di rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Selama proses investigasi, Kemendkti Saintek juga melakukan koordinasi dengan pihak kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) karena terduga pelaku merupakan alumni di sana.
Pelaku 4 Orang
Dari hasil pendalaman, para terduga pelaku berjumlah empat orang.
Mereka disebut alumni UNY namun tidak berprofesi sebagai dosen ataupun peneliti aktif di kampus.
Hanya saja, Brian tidak mau mengungkap empat nama terduga pelaku tersebut.
"Kami pertama mengecek, apakah ada di antara para pelaku itu yang terafiliasi atau sebagai dosen maupun peneliti, ternyata tidak ada yang dosen dan peneliti. Sehingga kami, selanjutnya kami telusuri," ucap Brian.
Berdasarkan laporan pihak UNY yang telah melakukan pemeriksaan, keempat pelaku itu memiliki motif untuk memanfaatkan travel grant ke luar negeri.
"Jadi, memang cukup kuat saat ini dugaan bahwa mereka ingin memanfaatkan travel grant ke luar negeri," ungkap Brian.
Coreng Nama Indonesia
Brian berpandangan skandal ini telah mencoreng kredibilitas penelitian Indonesia di mata dunia.
Menurutnya, kasus ini sangat bermasalah dari sisi etik dan integritas.
"Yang sangat disayangkan juga adalah dengan kasus ini, maka kredibilitas penelitian di Indonesia juga kemudian akan disangsikan," imbuh dia.
