JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera membenahi tiga persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan lembaga tersebut.
Tiga persoalan yang menjadi sorotan DPR adalah tata kelola program, disiplin pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), serta pengawasan yang dinilai masih lemah.
"Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian Kepala BGN yang baru. Pertama, perbaikan tata kelola. Tata kelola ini terkait dengan penggunaan anggaran dan perbaikan tata kelola MBG," kata Yahya, kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Menurut Yahya, perbaikan tata kelola penting dilakukan agar pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo itu berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Baca juga: Waka Komisi IX DPR ke Kepala BGN Baru: Jangan Ada Lagi Kasus Keracunan MBG
Selain tata kelola, Yahya menilai, penegakan disiplin dalam pelaksanaan program juga perlu menjadi perhatian serius pimpinan baru BGN.
"Kedua, penegakan disiplin. Disiplin dalam pelaksanaan standar operasional dan diawasi secara ketat dan disiplin," kata Yahya.
Menurut dia, seluruh pelaksana program harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan guna mencegah terjadinya berbagai persoalan di lapangan.
Persoalan ketiga yang disorot Yahya adalah lemahnya koordinasi lintas sektor yang berdampak pada pengawasan program.
Menurut dia, koordinasi antara BGN dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah selama ini masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek pengawasan.
"Ketiga, koordinasi lintas sektor. Salah satu kelemahan selama ini lemahnya koordinasi dengan kementerian/lembaga serta dengan pemerintah daerah. Terutama dalam melakukan pengawasan," ujar Yahya.
Baca juga: Kejagung Benarkan Geledah Kantor BGN
Dia menilai, sejumlah kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG menunjukkan pengawasan program belum berjalan optimal.
"Banyaknya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan," ujar dia.
Oleh karena itu, Yahya berharap, BGN di bawah kepemimpinan yang baru dapat memperbaiki sistem pengawasan sehingga kasus serupa tidak terulang.
"Saya berharap di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru tidak terjadi lagi kasus keracunan (zero accident)," pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala BGN, yakni Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.
Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN.
Baca juga: BGN Setelah Dadan Dicopot: Dari Ekspansi Cepat ke Disiplin Publik
Nanik akan didampingi dua wakil kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama hampir 1,5 tahun terakhir.
"Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
