HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKKAH — Di tengah berbagai capaian positif penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Indonesia kembali belum masuk dalam daftar penerima penghargaan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi.
Meski demikian, Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya penilaian Kerajaan Saudi dan tetap fokus pada peningkatan layanan bagi jemaah.
“Kami menghormati subjektivitas Kerajaan Saudi Arabia terkait penghargaan tersebut. Orientasi utama kami adalah kepuasan jemaah dan perlindungan terhadap jemaah,” kata Dahnil kepada Tim Media Center Haji (MCH) di Mekah, Arab Saudi, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Dahnil, terdapat setidaknya dua faktor yang selama ini menjadi perhatian otoritas Saudi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia.
Faktor pertama adalah tingginya kebebasan media di Indonesia. Berbeda dengan sejumlah negara lain, media Indonesia leluasa memberitakan dan mengkritisi berbagai persoalan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji.
“Media kita sangat bebas. Kita tidak bisa mengontrol media karena itu merupakan prinsip dasar demokrasi yang kita hormati, yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan menyampaikan kritik,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Dahnil, membuat berbagai persoalan layanan haji yang muncul di lapangan cepat menjadi sorotan publik. Meski demikian, pemerintah tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang harus dibatasi karena merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia.
Selain faktor media, aspek kesehatan jemaah juga menjadi perhatian Saudi. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kesehatan para jemaah, terutama kelompok lanjut usia dan berisiko tinggi.
Namun demikian, Dahnil menilai capaian kesehatan jemaah Indonesia tahun ini justru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga awal Juni 2026, jumlah jemaah wafat tercatat sekitar 180 orang, jauh lebih rendah dibandingkan musim haji tahun lalu yang mencapai lebih dari 400 orang.
“Jumlah kematian jemaah kita turun drastis. Dari lebih 400 orang pada tahun lalu menjadi sekitar 180 orang tahun ini. Ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam aspek kesehatan jemaah,” katanya.
Penurunan tersebut disebut sebagai hasil dari penerapan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat sebelum keberangkatan. Ke depan, pemerintah berencana memperketat lagi proses istithaah kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
Meski belum memperoleh penghargaan, Dahnil menegaskan bahwa pelaksanaan haji Indonesia tahun ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk otoritas Arab Saudi. Bahkan, Menteri Haji dan Umrah Saudi disebut mengakui adanya exceptional leap atau lompatan luar biasa yang dilakukan Indonesia dalam sejumlah aspek layanan.
Ia mencontohkan peningkatan jumlah pembayaran dam resmi yang melonjak dari sekitar 8.000 menjadi lebih dari 140 ribu jemaah, penyelesaian visa yang lebih cepat, hingga minimnya persoalan sistemik yang sebelumnya kerap terjadi.
“Tahun ini tidak ada persoalan sistemik yang mengganggu penyelenggaraan haji. Kalau ada masalah di lapangan, langsung direspons dan dicarikan solusi,” ujar Dahnil.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah pembenahan untuk musim haji 2027. Salah satunya memperkuat diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar berbagai kebutuhan jemaah Indonesia, khususnya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dapat lebih terakomodasi.
Selain itu, Kementerian Agama berencana mewajibkan seluruh petugas haji mengikuti pelatihan dan membentuk Daerah Kerja (Daker) Armuzna khusus yang akan fokus menangani pelayanan jemaah selama fase puncak haji.
Dengan berbagai evaluasi dan perbaikan tersebut, Dahnil optimistis kualitas penyelenggaraan haji Indonesia akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.
“Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana jemaah merasa puas, terlindungi, dan dapat beribadah dengan nyaman. Itu yang menjadi ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan haji,” pungkasnya. (Muhammad Yusuf AR/MCH)
