Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah sejak lama menerima berbagai informasi dari banyak sumber sebelum mengambil keputusan mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Hal itu disampaikan Dudung menanggapi penggeledahan Kejaksaan Agung di kantor BGN serta adanya temuan praktik jual beli dapur MBG di lapangan yang sempat ia singgung.
“Ya, kemungkinan besar seperti itu, banyak lah informasi-informasi ke beliau (Presiden Prabowo). Saya rasa ke Presiden yang nyampe tidak serta merta dari temuan saya di lapangan tetapi dari banyak sumber lah, saya yakin,” kata Dudung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Ia mengungkap pernah melakukan inspeksi mendadak sekitar sebulan lalu dan menemukan sejumlah ketimpangan di lapangan, meski menurutnya program MBG juga memiliki banyak hal positif.
“Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan ada hal-hal ketimpangan, dan tapi yang baiknya juga banyak ya,” ujarnya.
Dudung menegaskan Presiden Prabowo menginginkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa celah penyimpangan karena menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
“Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau, karena ini itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” kata Dudung.
Saat ditanya apakah pencopotan Dadan dari Kepala BGN merupakan langkah yang tepat, Dudung menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan tersebut.
“Kemarin saya dengar memang bahwa Kepala BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau,” ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut diambil untuk perbaikan tata kelola ke depan agar program MBG lebih transparan dan akuntabel.
“Sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul (sesuai) keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal,” kata Dudung.
Dudung menegaskan program tersebut harus bebas dari penyimpangan yang menguntungkan pihak tertentu.
“Tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok, maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memiliki visi agar program MBG dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi masyarakat.
“Bapak Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi makanan akan menjadi pintar dan sebagainya,” kata Dudung.
Menurutnya, keputusan pergantian pimpinan BGN merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh yang telah berjalan cukup lama.
“Saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan dan tentunya disampaikan oleh Mensesneg (Prasetyo Hadi) kemarin dari satu setengah tahun yang sudah dilakukan oleh kepala BGN beserta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif dan ke depan ini perlu evaluasi dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal ya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional. Penggeledahan diduga terkait dengan pengusutan kasus tindak pidana.
“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Plh Puspenkum Kejagung, Muhammad Jefri, kepada wartawan, Rabu (3/6).
Penggeledahan ini hanya selang beberapa jam usai Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana. Posisinya diganti oleh Nanik S. Deyang yang sebelunya menjabat Wakil Kepala BGN.
Selain Dadan, ada dua Wakil Kepala BGN yang turut dicopot, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.
