TABLOIDBINTANG.COM - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Gedung The Tribrata, Jakarta, Rabu (3/6) ini.
Forum ini digelar sebagai langkah konstitusional untuk memulihkan tata kelola organisasi yang disebut tengah mengalami krisis internal serius.
KLB menjadi sorotan karena membawa isu besar mulai dari dugaan penyimpangan prosedur organisasi, ancaman terhadap aset sejarah KOWANI, hingga hilangnya representasi perempuan Indonesia di forum internasional.
“KOWANI adalah rumah besar bagi seluruh perempuan Indonesia. KLB ini adalah langkah konstitusional untuk menata ulang tata kelola dan memastikan organisasi ini kembali bekerja untuk seluruh perempuan Indonesia,” ujar Ketua KOWANI, Ir. Anggraini Purnami, MM, dalam keterangan resmi yang diterima tabloidbintang.com.
Menurut Anggraini, pelaksanaan KLB mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi yang memperbolehkan forum luar biasa digelar saat keberlangsungan organisasi dinilai terancam.
Krisis Internal KOWANI Jadi Alarm Besar
Krisis internal disebut bermula dari pemecatan 19 anggota Dewan Pimpinan oleh Ketua Umum Nanny Hadi Tjahjanto.
Namun berdasarkan klarifikasi administratif Kementerian Hukum RI, komposisi 19 anggota tersebut masih diakui sah secara legal-formal.
Hal itu menjadi dasar bagi mayoritas anggota organisasi untuk mendukung pelaksanaan KLB sebagai upaya penyelamatan organisasi perempuan tertua di Indonesia tersebut.
Tak hanya soal konflik kepengurusan, forum ini juga menyoroti dugaan pengelolaan aset organisasi yang dinilai menyimpang.
Fasilitas kantor KOWANI disebut terindikasi dialihfungsikan secara komersial dan memicu kekhawatiran soal benturan kepentingan.
Selain itu, reputasi internasional KOWANI ikut terdampak. Persoalan administratif internal membuat KOWANI absen dalam forum Commission on the Status of Women (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini.
Absennya KOWANI dari forum global tersebut dinilai membuat suara perempuan Indonesia kehilangan ruang advokasi di tingkat internasional.
“KOWANI memiliki tanggung jawab moral dan politis yang besar, baik di tingkat nasional maupun internasional,” lanjut Anggraini.
Sebelum KLB digelar, berbagai upaya mediasi disebut telah dilakukan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama organisasi pendiri KOWANI tercatat memfasilitasi lima kali pertemuan mediasi.
Namun jalur dialog disebut menemui jalan buntu karena ketidakhadiran pihak Ketua Umum dalam seluruh sesi pertemuan.
Melalui KLB ini, Dewan Pimpinan berharap KOWANI dapat kembali fokus menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penggerak kemajuan perempuan Indonesia di tingkat nasional dan global.
