Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih berfokus pada keluarga berisiko stunting, menjangkau anak-anak di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan kelompok rentan.
"Kami mengucapkan selamat kepada Kepala BGN yang baru Ibu Nanik Sudaryati Deyang. Kami berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Menurut Jasra Putra, pergantian kepemimpinan di BGN harus menjadi titik balik untuk memperbaiki arah program MBG secara menyeluruh.
Ia mengatakan, evaluasi terhadap program MBG tidak dapat disamakan dengan evaluasi program pemerintah biasa yang dilakukan secara tahunan.
Menurutnya, program pemberian makan memiliki dampak langsung terhadap penerima manfaat, baik dari sisi manfaat maupun risikonya.
"Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan," kata Jasra Putra.
KPAI juga meminta Kementerian Kesehatan agar memberikan jawaban terbuka mengenai efektivitas MBG dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk capaian program terhadap anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan kelompok rentan yang menjadi sasaran awal kebijakan.
Baca juga: Legislator sebut pergantian Kepala BGN cermin komitmen pemerintah
Baca juga: Evaluasi MBG tahap pertama
"Kami mengucapkan selamat kepada Kepala BGN yang baru Ibu Nanik Sudaryati Deyang. Kami berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Menurut Jasra Putra, pergantian kepemimpinan di BGN harus menjadi titik balik untuk memperbaiki arah program MBG secara menyeluruh.
Ia mengatakan, evaluasi terhadap program MBG tidak dapat disamakan dengan evaluasi program pemerintah biasa yang dilakukan secara tahunan.
Menurutnya, program pemberian makan memiliki dampak langsung terhadap penerima manfaat, baik dari sisi manfaat maupun risikonya.
"Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan," kata Jasra Putra.
KPAI juga meminta Kementerian Kesehatan agar memberikan jawaban terbuka mengenai efektivitas MBG dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk capaian program terhadap anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan kelompok rentan yang menjadi sasaran awal kebijakan.
Baca juga: Legislator sebut pergantian Kepala BGN cermin komitmen pemerintah
Baca juga: Evaluasi MBG tahap pertama
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5174269/original/058441100_1742913019-20250325BL_Timnas_Indonesia_Vs_Bahrain_Kualifikasi_Piala_Dunia_2026-15.JPG)
