Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meningkatkan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2026 menjadi 10.000 unit rumah sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
Peningkatan tersebut naik signifikan dibandingkan alokasi BSPS tahun 2025 yang berjumlah 3.077 unit rumah.
Selain meningkatkan kuota BSPS, pemerintah juga menambah kuota pembangunan rumah subsidi di Sulawesi Tenggara menjadi 20.000 unit untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Maruarar Sirait mengatakan, "Dengan peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya dan dampak beruntun yang tinggi yang tentu saja hal tersebut sangat bermanfaat untuk rakyat".
Backlog Perumahan Sultra Masih TinggiKementerian PKP menyatakan peningkatan intervensi pemerintah di sektor perumahan diperlukan karena backlog perumahan di Sulawesi Tenggara masih cukup tinggi.
Data Kementerian PKP menunjukkan backlog perumahan di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 119.000 unit.
Sementara itu, ketersediaan rumah yang ada baru sekitar 62.000 unit.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan hunian di wilayah tersebut.
Kementerian PKP terus memperkuat komitmen untuk mengurangi backlog perumahan, meningkatkan kualitas hunian masyarakat, dan memperluas akses kepemilikan rumah.
Strategi yang dijalankan meliputi peningkatan alokasi Program BSPS, pembangunan rumah subsidi, serta implementasi KUR Perumahan.
KUR Perumahan dan Efisiensi Anggaran Jadi FokusDirektur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menjelaskan berbagai aspek teknis pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Fitrah Nur mengatakan, "Untuk Kendari ada sekitar 6 persen efisiensi anggaran melalui program Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang akan kembali ke rakyat".
Program Pemilihan Toko Terbuka (PTT) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain BSPS dan rumah subsidi, Kementerian PKP juga memperkenalkan KUR Perumahan yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan dengan prinsip inklusif dan pro-rakyat.
Untuk Sulawesi Tenggara, Kementerian PKP menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp500 miliar yang direncanakan terealisasi pada Agustus 2026.
Program-program tersebut diharapkan mampu menggerakkan ekonomi melalui skema padat karya sekaligus memperluas akses hunian bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
