Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap yayasan yang terafiliasi eks Kepala BGN Dadan Hindayana dkk diduga menerima insentif hingga miliaran rupiah per hari.
Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan program MBG wajib dikelola oleh yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG.
Namun, sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat lolos menjadi mitra SPPG karena diduga adanya “atensi khusus” dalam proses verifikasi portal dari Dadan serta tersangka Sony Sonjaya.
“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Yayasan yang terafiliasi tersebut di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP [Lodewyk Pusung],” ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).
Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.
Hal tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak sesuai kebutuhan.
“Sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara serta tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” imbuhnya.
Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.
Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci.
“Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” pungkas Syarief.
