Menjalani usia senja sejatinya menjadi fase untuk merengkuh ketenangan. Namun, potret sebagian besar kehidupan lansia Indonesia justru menunjukkan realitas sebaliknya. Kerentanan ekonomi hingga jaminan sosial yang belum memadai membuat mereka kerap masih jauh dari kata sejahtera.
Di tengah optimisme menatap bonus demografi, perlahan namun pasti proporsi penduduk usia lanjut di Indonesia juga kian meningkat. Sejak 2021, fase ageing population atau struktur penduduk yang menua telah menjadi bagian dari demografi di negeri ini. Hal ini diindikasikan dengan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yang mencapai lebih dari 10 persen dari total seluruh populasi penduduk.
Situasi tersebut secara langsung menciptakan tantangan demografi yang kian kompleks, yakni memaksimalkan potensi usia produktif sekaligus memastikan perlindungan bagi para lansia. Sayangnya, pencapaian itu masih terasa menantang, terutama jika melihat kerentanan ekonomi yang masih membayangi kehidupan sebagian besar lansia saat ini.
Kerentanan ekonomi menjadi wajah utama dari rapuhnya penduduk usia tua di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebesar 41,75 persen lansia berada dalam kelompok rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40 persen terbawah. Artinya, 4 dari 10 lansia harus menjalani kehidupan dalam kondisi yang rentan dan miskin.
Kerentanan tersebut diperparah dengan absennya sistem perlindungan pensiun yang inklusif. Hanya sekitar 5 persen lansia yang pembiayaan rumah tangganya ditopang oleh dana pensiun yang telah mereka siapkan. Kondisi ini secara langsung juga menjadi cerminan dari akumulasi kerentanan yang dibawa sejak usia muda.
Akibatnya, terjadi pergeseran ekonomi secara vertikal yang ditandai dengan tingginya ketergantungan lansia terhadap penghasilan anggota rumah tangga lain untuk bertahan hidup. Secara langsung ketergantungan itu menciptakan siklus kerentanan ekonomi yang memberikan tekanan terhadap generasi produktif.
Berdasarkan Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2025 yang dirilis BPS, rasio ketergantungan lansia kepada penduduk usia produktif meningkat dari 8,88 poin pada 2020 menjadi 11,00 di 2025. Artinya, setiap 100 orang produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung setidaknya 11 orang lansia. Rasio ketergantungan tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah lansia.
Meningkatnya rasio ketergantungan lansia juga terjadi akibat ketidaksiapan kondisi finansial lansia, mengingat tidak semua lansia memiliki jaminan sosial, dana pensiun, atau bahkan sumber pendanaan lainnya yang mampu menopang kebutuhan mereka.
Kendati begitu, perlu dicatat, tidak semua lansia bergantung kepada mereka yang berusia produktif. Faktanya, lebih dari separuh atau 54,21 persen dari total keseluruhan lansia memilih untuk tetap bekerja. Ketiadaan pendapatan non-labor income seperti jaminan pensiun, menuntut lansia untuk tetap bekerja.
Dengan masih bekerjanya para lansia mengindikasikan bahwa mereka tetap berdaya di usia senja dan masih turut berkontribusi terhadap perekonomian. Namun, tingginya angka bekerja di usia senja ini sulit dipandang sebagai produktivitas yang sehat, melainkan lebih sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap kemiskinan (survival mechanism).
Kondisi ini salah satunya tecermin dari sektor tenaga kerja para lansia yang sangat rentan. Mayoritas atau sekitar 52,22 persen bekerja di sektor pertanian dengan status sebagai pekerja mandiri atau buruh tidak dibayar.
Sektor pertanian menjadi tumpuan para lansia untuk bisa tetap bekerja karena sektor ini cenderung lebih mengutamakan kekuatan fisik serta tidak mensyaratkan tingkat pendidikan. Namun, para lansia yang bekerja di sektor pertanian umumnya memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan.
Jika diamati lebih jauh, kondisi tersebut sejalan dengan realitas di sektor pertanian yang sudah sejak lama mengalami masalah regenerasi petani. Dilihat dari proporsinya, hanya sekitar kurang dari 30 persen petani yang tergolong usia muda atau di bawah 40 tahun.
Struktur tenaga kerja lansia yang terjebak di sektor informal dan pertanian sangat dipengaruhi oleh rendahnya kapital manusia. Data menunjukkan 61,41 persen lansia hanya mengenyam pendidikan maksimal tingkat SD atau bahkan tidak tamat SD. Pendidikan rendah ini membatasi mereka untuk mengakses jenis pekerjaan yang lebih ringan secara fisik atau yang memiliki sistem perlindungan kerja yang lebih baik.
Di sisi lain, meski akses terhadap teknologi mulai terbuka dengan dengan lebih dari separuh lansia menggunakan telepon seluler, namun pemanfaatan internet masih relatif rendah. Kesenjangan digital ini berpotensi semakin mengisolasi mereka dari peluang ekonomi baru yang mungkin lebih ramah terhadap kondisi fisik mereka.
Pekerjaan para lansia yang rentan berkelindan langsung dengan kualitas hidup dan kesehatan mereka. Tidak bisa dipungkiri, usia senja memang sangat rentan mengalami gangguan kesehatan. Walakin, kondisi finansial yang rentan membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan yang layak.
Kembali merujuk data BPS, kondisi kesehatan pada lansia tercatat memburuk dalam tiga tahun terakhir. Terjadi peningkatan keluhan kesehatan pada lansia sebesar 44,02 persen dan angka kesakitan mencapai 21,21 persen pada 2025. Sebagian besar di antaranya memilih untuk berobat sendiri atau bahkan tidak berobat sama sekali karena keterbatasan biaya.
Kerentanan ekonomi yang dialami lansia bukan semata-mata persoalan individu, melainkan juga cerminan dari pertumbuhan ekonomi yang tidak linear dengan terjaminnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Menurunnya kapasitas kerja, keterbatasan akses terhadap pendapatan hingga meningkatnya kebutuhan kesehatan telah menempatkan sebagian besar lansia pada posisi yang rentan terperosok pada kemiskinan ekstrem.
Karena itu, diperlukan perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan mereka. Tidak hanya mengenai kesehatan, tetapi juga aspek finansial yang menopang tingkat kesejahteraan lansia. Sebab, kerentanan ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu lansia, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara lebih luas.
Penguatan sistem jaminan hari tua perlu menjadi prioritas utama untuk menjadi solusi terhadap realitas tingginya ketergantungan lansia terhadap keluarga atau anggota rumah tangga lain yang produktif. Skema pensiun yang universal dan inklusif diperlukan, terutama bagi pekerja sektor informal yang selama ini masih minim tersentuh jaminan sosial.
Di samping itu, perlindungan kesejahteraan lansia perlu dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya memberikan bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga membangun sistem yang mampu menjamin keamanan ekonomi lansia dalam jangka panjang.
Langkah tersebut mencakup penguatan sistem jaminan sosial, peningkatan cakupan perlindungan bagi pekerja sektor informal, serta pengembangan program pemberdayaan yang memungkinkan lansia tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi sesuai dengan kapasitas mereka.
Dengan demikian, lansia tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga tetap memiliki kesempatan untuk hidup secara mandiri dan produktif.Secara keseluruhan, kerentanan ekonomi lansia perlu dilihat untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang memanusiakan masa tua sebagai hak warga negara, bukan sekadar beban domestik keluarga.
Ketika sebuah negara memasuki fase penuaan penduduk, kehadiran negara secara konkret menjadi penentu agar fenomena demografis ini tidak berubah menjadi krisis sosial.
Pada akhirnya, keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana negara memperlakukan kelompok yang paling rentan, termasuk lansia.
Oleh karena itu, penguatan peran negara dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan ekonomi lansia harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan agar setiap warga negara dapat menjalani masa tua dengan rasa aman dan sejahtera. (LITBANG KOMPAS)
