jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar-kedeputian.
Hal itu bertujuan agar pelaksanaan program kementerian tidak timpang dan seluruh unit kerja memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing.
BACA JUGA: Silmy Karim Menyerahkan Diri ke KPK Setelah Sempat Menghilang
Menurut Saleh, pimpinan utama di Kemenpar harus berani membuat anggaran yang berimbang di setiap unit kerja. Bila ada kedeputian yang anggarannya terlalu besar maka bisa dikurangi dan dibagi ke deputi lainnya yang kurang.
"Bagaimana caranya supaya ada keberimbangan anggaran itu. Keadilan penggunaan anggaran," kata Saleh Daulay dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
BACA JUGA: Begini Kejahatan Dadan Cs Menunjuk SPPG Program MBG, Oalah
Saleh menyoroti masih adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kemenpar. Sejumlah unit dinilai memperoleh porsi anggaran besar, sementara deputi lain memiliki alokasi terbatas sehingga programnya berpotensi tidak berjalan optimal ketika memasuki pertengahan tahun anggaran.
Dia juga mengkritik terkait postur anggaran tersebut sebelumnya juga telah disampaikan sejumlah anggota dewan. Menurutnya, konsentrasi belanja yang terlalu besar di sektor tertentu dapat menimbulkan ketimpangan kerja antarkedeputian, bahkan membuat sebagian unit kehabisan ruang fiskal saat tahun anggaran masih berjalan.
BACA JUGA: Yenny Wahid Terpilih Jadi Ketua Umum KOWANI di Kongres Luar Biasa
"Misalnya hanya ada dua kedeputian yang anggarannya gemuk. Tiga-lah dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini, kan, sebetulnya anggarannya kecil saja karena anggaran itu, kan, dipakai habis untuk pelaksanaan pendidikan. Tetapi dua yang pemasaran dan event, itu anggarannya kan besar," ujar politisi Fraksi PAN itu.
Saleh pun menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tahun depan. Dia mengingatkan agar kementerian berani melakukan penyesuaian distribusi belanja, baik melalui penguatan alokasi di unit tertentu maupun redistribusi anggaran agar penggunaannya lebih adil dan efektif.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebutuhan sektor pariwisata dapat diperjuangkan lebih optimal, sekaligus memastikan distribusi anggaran di internal kementerian lebih proporsional dan mampu memperkuat kinerja seluruh unit kerja.
Menurut data Kementerian Pariwisata, pagu anggaran kementerian pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp 1,43 triliun. Hingga tanggal 31 Mei 2026, realisasi fisik mencapai Rp 697 miliar atau setara 48,58 persen, sementara realisasi pembayaran mencapai Rp 491 miliar atau 34,26 persen.
Mayoritas anggaran masih terserap pada satuan kerja pusat, terutama Sekretariat Utama sebagai dukungan manajemen. Sementara pada tingkat kedeputian, alokasi terbesar berada di Deputi Bidang Pemasaran yang mencapai sekitar Rp 200 miliar dan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (events) sebesar Rp 138 miliar.
Selain itu, anggaran sebesar Rp 511 miliar juga dialokasikan untuk enam politeknik pariwisata di berbagai daerah guna mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sektor pariwisata.
Terakhir, Saleh menegaskan pembahasan anggaran 2027 perlu dipersiapkan sejak awal melalui komunikasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
