EtIndonesia.com – Kabar mengenai kekuatan ekonomi Tiongkok yang kembali bangkit melalui angka ekspor yang melonjak tajam belakangan ini rupanya menyimpan paradoks yang mengkhawatirkan.
Di balik etalase angka-angka makro yang terlihat “panas”, denyut nadi ekonomi domestik Negeri Tirai Bambu justru menunjukkan gejala pembekuan yang sistemik. Fenomena “luar panas, dalam dingin” ini kini menjadi sorotan tajam para analis sebagai krisis terbesar yang membayangi stabilitas politik menjelang Kongres Nasional ke-21 Partai Komunis Tiongkok.
Salah satu indikator paling nyata dari lesunya ekonomi ini datang dari sektor yang tak terduga: hak siar Piala Dunia. Biasanya, Tiongkok menjadi pasar yang sangat agresif dalam memperebutkan siaran olahraga global. Namun, untuk turnamen mendatang, kontrak siaran CCTV baru disepakati pada bulan Mei dengan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan empat tahun lalu, padahal harga hak siar global sedang melonjak. Fenomena ini menjadi pintu masuk untuk memahami betapa dalamnya tekanan ekonomi yang sedang terjadi.
Dalam sebuah diskusi mendalam di kanal YouTube “Elite Forum” (精英論壇), para pengamat ekonomi mengupas tuntas anomali data ekonomi Tiongkok bulan April yang baru saja dirilis. Li Jun, seorang analis ekonomi senior, memberikan gambaran yang suram mengenai kondisi pasar dalam negeri.
“Secara keseluruhan, ekonomi Tiongkok berada dalam kondisi ‘panas di luar, dingin di dalam’. Ekspor memang masih tumbuh, tapi ekonomi domestik… rasanya seperti baru saja jatuh tersungkur dengan keras,” ujar Li Jun dalam diskusi tersebut.
Mitos Ledakan Ekspor dan Taktik “Gudang Luar Negeri”
Data resmi menunjukkan bahwa ekspor Tiongkok pada bulan April melonjak 14,1%, jauh melampaui ekspektasi pasar sebesar 7,9%. Angka ini sempat memberikan rasa optimisme palsu bagi banyak pihak. Namun, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa angka tersebut mengandung banyak “air” atau manipulasi statistik melalui model bisnis baru yang dikenal sebagai gudang luar negeri (overseas warehouses).
Guo Nüshi, seorang narasumber lain dalam forum tersebut, menjelaskan bahwa pola ekspor lama di mana pabrik memproduksi barang berdasarkan pesanan luar negeri kini telah bergeser. Sekarang, banyak pedagang Tiongkok menyewa gudang besar di Amerika Serikat, Jerman, atau Meksiko dan mengirimkan barang mereka ke sana meskipun belum ada pembeli.
“Saat barang tersebut keluar dari bea cukai Tiongkok, ia langsung dicatat sebagai angka ekspor. Padahal, barang itu tidak benar-benar terjual; hanya dipindahkan dari gudang di Tiongkok ke gudang di luar negeri. Anda memindahkan barang milik Anda sendiri, tapi itu sudah masuk dalam data pertumbuhan ekspor,” jelas Guo Nüshi.
Motivasi di balik strategi ini bukan sekadar efisiensi logistik, melainkan pengejaran insentif pajak. Dengan mengirimkan barang ke luar negeri, perusahaan dapat segera mengajukan pengembalian pajak ekspor (export tax rebate) hingga 13% dari pemerintah.
Di tengah kesulitan laba, subsidi 13% ini menjadi napas buatan bagi perusahaan, meskipun barang-barang tersebut akhirnya hanya menumpuk sebagai inventaris di gudang global.
Konsumsi Domestik yang Membeku
Kontras dengan angka ekspor, data konsumsi domestik Tiongkok benar-benar jatuh ke titik nadir. Pada bulan April, pertumbuhan konsumsi hanya tercatat sebesar 0,2%, sebuah angka yang menurut Li Jun merupakan level terendah tahun ini. Sektor-sektor yang biasanya digerakkan oleh kelas menengah, seperti perhiasan dan emas, anjlok hingga 21,3%, sementara penjualan mobil di pasar domestik turun 15,3%.
Kelesuan ini juga merambat ke sektor jasa dan ritel. Berdasarkan statistik, lebih dari 15.000 gerai dari berbagai merek terkenal di Tiongkok melakukan penutupan massal sepanjang tahun 2025. Industri kuliner menjadi yang paling terdampak dengan estimasi lebih dari 3 juta toko bangkrut dalam setahun.
“Dulu, untuk makan di luar, setidaknya orang menghabiskan 100 yuan. Sekarang, rata-rata konsumsi per orang di tingkat nasional turun drastis menjadi hanya sekitar 33 yuan. Ini seperti kembali ke tingkat sepuluh tahun yang lalu,” ungkap Li Jun.
Merek-merek besar yang menjadi simbol gaya hidup kelas menengah, seperti SaSa dan Mannings, mulai mundur dari lokasi-lokasi premium di kota-kota besar. Bahkan merek mewah internasional pun mulai menutup gerai mereka karena daya beli yang terus merosot.
Runtuhnya Sektor Properti dan “Kota Hantu” Baru
Sektor properti, yang selama berdekade-dekade menjadi mesin utama pertumbuhan Tiongkok, terus mengalami keruntuhan sistemik. Investasi pengembangan properti nasional turun 13,7% dalam empat bulan pertama tahun ini, sementara luas penjualan rumah baru anjlok 10%.
Kondisi paling parah terjadi di kota-kota kecil atau tingkat kabupaten (xiancheng). Jika kota-kota besar seperti Beijing atau Shanghai masih relatif stabil karena konsentrasi kekayaan, wilayah pinggiran kini dipenuhi dengan gedung-gedung kosong dan proyek mangkrak. Di Zhengzhou, misalnya, jumlah pemilik rumah yang terdampak proyek mangkrak diperkirakan mencapai lebih dari satu juta orang.
Masalah properti ini bukan lagi sekadar siklus pasar, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan demografi. Guo Nüshi mencatat bahwa berdasarkan perhitungan AI dan data lapangan, populasi Tiongkok yang sebenarnya mungkin jauh di bawah angka resmi 1,4 miliar.
“Rumah dibangun untuk ditinggali orang. Selama 20 tahun terakhir, Tiongkok membangun stok rumah yang cukup untuk menampung hampir 2 miliar orang. Namun, jika populasi sebenarnya menyusut dan pertumbuhan populasi telah berhenti, maka fondasi permintaan itu sudah tidak ada lagi,” kata Guo Nüshi.
Ancaman Jebakan Likuiditas dan Risiko Politik
Pemerintah Tiongkok kini berada dalam dilema besar. Upaya untuk merangsang ekonomi melalui investasi infrastruktur mulai menemui jalan buntu karena pemerintah daerah sudah kehabisan dana dan terjerat utang yang luar biasa besar. Pendapatan dari penjualan tanah, yang dulu menjadi sumber utama kas daerah, kini turun drastis dari 8 triliun yuan menjadi hanya sekitar 1-2 triliun yuan.
Pencetakan uang dalam skala besar atau kebijakan “banjir likuiditas” yang pernah dilakukan di masa lalu kini tidak lagi efektif. Tiongkok seolah terjebak dalam apa yang disebut para ekonom sebagai “jebakan likuiditas” (liquidity trap), mirip dengan apa yang dialami Jepang pada tahun 1990-an. Uang yang dikucurkan bank tidak mengalir ke sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja, melainkan hanya berputar di dalam sistem perbankan untuk membayar utang lama.
Situasi ekonomi yang memburuk ini membawa implikasi politik yang sangat serius bagi kepemimpinan Xi Jinping. Legitimasi Partai Komunis Tiongkok selama ini bertumpu pada dua kaki: kontrol politik dan kinerja ekonomi. Dengan pengangguran kaum muda yang diperkirakan melampaui 40% di lapangan (meskipun data resmi menyebut 17%), rasa tidak puas di masyarakat mulai terakumulasi.
Menjelang Kongres Nasional ke-21, ada kekhawatiran bahwa pemerintah akan mencoba mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan ekonomi dengan menciptakan isu-isu eksternal yang lebih besar, seperti sentimen nasionalisme atau ancaman luar negeri.
“Mesin lama sudah mati, sementara mesin baru—seperti teknologi AI dan energi baru—belum cukup kuat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh runtuhnya sektor properti. Periode vakum inilah yang paling berbahaya bagi stabilitas Tiongkok,” pungkas Guo Nüshi dalam analisis penutupnya.
Kini, dunia hanya bisa menunggu apakah Beijing mampu melakukan manuver ekonomi yang cukup radikal untuk menambal retakan-retakan besar ini, atau apakah “dingin” di dalam negeri Tiongkok akan segera membekukan ambisi globalnya. (Sumber: Kanal YouTube Elite Forum/精英論壇)
