jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menyampaikan dukungannya atas rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan peremajaan gerbong kereta api.
Dia menegaskan dukungannya karena proyek ini untuk peningkatan pelayanan kepada rakyat.
BACA JUGA: Dorong KAI Lakukan Evaluasi, Rudi Hartono Bangun DPR: Keselamatan Penumpang Jadi Aspek Utama
"Kami sebagai wakil rakyat kalau untuk peningkatan pelayanan maka harus didukung. Sebab peningkatan pelayanan itu tentu yang merasakannya adalah rakyat," kata Rudi Hartono Bangun dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero), di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Wakil rakyat dari pemilihan Sumut III ini menambahkan, dari sisi bisnis PT KAI juga harus berinovasi, sebab kalau bisnis tentu untuk mengambil laba (untung).
BACA JUGA: Rudi Hartono Bangun: Kebijakan AS Harus Disikapi dengan Hati-Hati
Oleh karena itu, Rudi Hartono Bangun mendorong PT KAI harus berinovasi sehingga ada jasa yang ditawarkan. Misalnya dari kelas ekonomi, kelas 1, VIP, Eksekutif harus ada inovasinya, kelebihannya dan harga-harganya.
"Harus berinovasi, jangan terus disamakan, harus ada peningkatan," ujarnya.
BACA JUGA: Komisi X DPR RI Apresiasi Upaya Erick Thohir Mengubah Kultur Internal Kemenpora
Pada sisi lain, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan perawatan sarana dan prasarana, mulai dari rel-rel kereta, jembatan-jembatan besi yang lama, keamanan kereta dan gerbongnya.
"Rel kereta ini kan panjang. Ada juga saya lihat jembatan-jembatan besi yang lama. Ini bagaimana keamanan dan perawatannya?" Katanya.
Jika tidak dipelihara, dia tidak dapat membayangkan kalau di gergaji orang di tengah kebon atau disabotase di lintasan sepi, hutan akan kacau.
"Nah, bagaimana itu pengawasan dan pemeliharannya?" tanya Rudi Hartono minta penjelasan langsung dari Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin yang hadir di rapat tersebut.
Pada kesempatan itu, Rudi Hartono Bangun juga mempertanyakan penyebab terjadinya kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan daerah lain, beberapa bulan lalu.
"Apakah jajaran yang bertugas tidak bisa memitigasi atau memetakan kemungkinan-kemungkinan sebelum terjadi tabrakan?" tanyanya.
Kemudian tentang perlintasan sebidang atau perlintasan tanpa palang pintu, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan PT KAI apakah perlintasan seperti ini sudah di data di seluruh provinsi yang memiliki sarana angkutan kereta api?
Dia mengakui dirinya mendapat pertanyaan soal perlintasan sebidang ini, tapi karena dirinya bukan orang KAI maka Rudi Hartono pun minta jawaban masalah ini secara tertulis
Soal paparan Dirut KAI terkait ada rencana tindak lanjut atas perlintasan sebidang (tidak di jaga ini) yang butuh Capex (belanja modal) Rp 1,2 triliun. Rudi Hartono mempertanyakannya.
Sebab proyek palang pintu di lokasi sebidang ini dinilai tinggi.
Pada bagian akhir rapat dengar pendapat ini, Komisi VI DPR RI dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Industri Kereta Api (Persero) ada beberapa poin kesimpulan yang disepakati.
Di antaranya adalah melakukan penanganan perlintasan sebidang secara terpadu melalui penutupan perlintasan liar, Pengamanan jalur perlintasan langsung prioritas dan kordinasi lintas pemerintah.
Komisi VI DPR juga memberikan dukungan pembiayaan Capex dan Opex untuk petugas, gardu, palang pintu, sirene, CCTV, alat komunikasi dan perangkat keselamatan.
Selain itu, memberikan dukungan untuk melakukan penerapat ATP (Automatic Train Protection), Penguatan prasarana axle load 18 ton, dan terknologi proteksi perjalanan untuk meningkatkan keselamatan kereta api.
Kemudian Memberikan dukungan pengadaan sara, penguatan depo, stabling, peron serta elektrifikasi lintas strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan layanan.
Selai itu, memberikan dukungan integrasi KAI-INKA untuk memperkuat rantai pasok, kualitas sarana, MRO, transfer teknologi dan daya saing industri perkeretapian.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
