Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah daerah mengambil langkah progresif dengan mengawal langsung perwakilan warga pesisir untuk menghadap jajaran legislatif tingkat nasional di Jakarta, Rabu (3/6) kemarin.
Kehadiran jajaran eksekutif ini bertujuan untuk mengurai kebuntuan urusan pertanahan yang telah membayangi kehidupan masyarakat di belasan desa selama beberapa generasi.
Langkah ini dirasa sangat mendesak karena status area pemukiman yang belum inkrah menghambat masuknya berbagai program strategis dari pemerintah pusat. Fasilitas penunjang hajat hidup orang banyak seperti instalasi air bersih, jaringan listrik, hingga pembenahan akses jalan menjadi tersendat akibat kendala administratif tersebut.
“Tujuan kami adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada lembaga negara di tingkat pusat guna mendorong solusi terbaik dan kepastian hukum bagi semua pihak,” tegas Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, Kamis (4/6).
Upaya mediasi ini membuahkan respons positif dengan keluarnya instruksi percepatan koordinasi antarkementerian untuk meninjau ulang tata ruang di wilayah tersebut. Jajaran komisi terkait mendesak otoritas agraria dan pertahanan negara segera duduk bersama menyusun skema penyelesaian yang adil.
Dampak dari ketidakjelasan status administrasi tanah ini diakui telah membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial. Banyak program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan sektoral yang terpaksa ditangguhkan demi menghindari pelanggaran hukum baku.
“Harapan kami, dengan hadirnya pemerintah daerah, perwakilan warga, dan seluruh pihak dalam forum ini, akan lahir solusi terbaik,” tambah Mas Rusdi. Pihaknya berharap forum dengar pendapat ini bisa menjadi jembatan untuk mengakhiri masa penantian panjang warga yang mendambakan kenyamanan bertempat tinggal.
Pertemuan lintas instansi tersebut turut dihadiri oleh jajaran petinggi militer, kementerian dalam negeri, serta para kepala desa dari wilayah terdampak. Semua pihak yang hadir sepakat bahwa asas kemanusiaan dan legalitas hukum harus berjalan beriringan demi menjaga kondusivitas wilayah. (ada/ted)
