jpnn.com, JAKARTA - Langkah cepat dan responsif Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) menuai apresiasi tinggi dari kalangan pengamat hukum.
Tindakan tegas ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen korps Adhyaksa dalam mengawal program strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar bersih dari praktik penyelewengan.
BACA JUGA: Ketum KNPI Ali Hanafiah Apresiasi Langkah Presiden Ganti Kepala BGN
Pakar hukum Suparji Ahmad mengapresiasi integritas Kejagung yang bergerak cepat demi menyelamatkan hak gizi anak-anak sekolah.
Menurutnya, langkah transparan dan masif dari Kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan anggaran besar tersebut tepat sasaran.
BACA JUGA: Prabowo Berantas Korupsi di BGN, Agus Teddy: Laksanakan Amanat Reformasi 1998
“Kita apresiasi Kejaksaan Agung yang tiada henti bergerak memberantas korupsi. Namun, dugaan tindak pidana korupsi ini harus diusut tuntas. Sangat tragis dan ironis jika dana gizi untuk siswa sampai dikorupsi. Siapa pun yang terlibat, dari pusat sampai daerah, harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Prof. Suparji.
Untuk mengoptimalkan pengusutan dan memperkuat bukti, Suparji mendukung penuh sinergi strategis antara Kejagung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
BACA JUGA: Ketum Logis 08 Ingatkan Kabinet Merah Putih Jaga Amanah Presiden, Kasus BGN Jadi Pelajaran Berharga
Kolaborasi ini diyakini mampu melacak seluruh aliran dana hingga ke akar-akarnya, termasuk memulihkan aset negara yang coba disembunyikan.
“Kejagung harus menggandeng PPATK untuk mendapatkan kepastian tentang aliran dananya dan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jangan sampai pengusutan ini hanya menyentuh permukaan saja,” tegasnya.
Mengingat luasnya distribusi anggaran program MBG yang menjangkau masyarakat bawah, Suparji meyakini kekuatan solid internal Kejaksaan.
Ia mendorong Kejagung untuk menggerakkan seluruh lini strukturnya di daerah demi memastikan pengawasan yang menyeluruh dan merata.
“Dana ini merambah sampai ke level kecamatan, sehingga potensi penyelewengan di tingkat bawah sangat besar. Perlu ada instruksi masif dari Kejagung kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk melakukan investigasi serupa di daerah. Pengusutan tidak boleh berhenti di pusat saja,” pungkasnya.
Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung resmi menetapkan tiga orang mantan pimpinan tertinggi BGN sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.
Adapun ketiganya yakni Dadan Hindayana (Mantan Kepala Badan Gizi Nasional), Suharyanto (Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi), dan Lodewyk Pusung (Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan).
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung mengungkapkan bahwa ketiga tersangka diduga kuat melakukan praktik korupsi yang terstruktur pada tata kelola program MBG tahun anggaran 2025–2026. Modus utamanya adalah memanipulasi sistem verifikasi pada portal mitra BGN.
Para tersangka sengaja mengintervensi proses verifikasi agar jaringan yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dapat diloloskan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Faktanya, yayasan-yayasan tersebut dikendalikan oleh para tersangka atau terafiliasi langsung dengan mereka melalui nama orang lain.
Melalui jaringan yayasan ini, para pelaku meraup insentif serta aliran dana program hingga miliaran rupiah setiap harinya, di samping adanya temuan indikasi mark-up harga pada pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan. (dil/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
