jpnn.com, JAKARTA - GREAT Institute mengapresiasi penegakan hukum atas mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ini menjadi perkembangan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
BACA JUGA: GREAT Institute Apresiasi Pidato Prabowo di DPR, Kembali pada Amanat Konstitusi
Tindakan hukum tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BGN.
Di tengah proses tersebut, berbagai pihak menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berjalan dan tidak boleh kehilangan arah dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
BACA JUGA: Jumhur Jadi Menteri, GREAT Institute: Dia akan Bertarung Lawan Oligarki
“Kami mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo terhadap para pelaku korupsi. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal kedekatan politik maupun relasi kekuasaan, bahkan terhadap orang-orang yang selama ini diasumsikan memiliki kedekatan dan dianggap sulit tersentuh, proses hukum tetap berjalan,” tutur Direktur Eksekutif GREAT Institute, Dr. Sudarto dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Menurut Sudarto, langkah penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi pesan penting agenda reformasi tata kelola pemerintahan harus terus diperkuat.
BACA JUGA: GREAT Institute: Pengesahan UU PPRT Bukti DPR RI Hadir Melindungi Pekerja Domestik
Dia menilai kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional hanya dapat dijaga apabila pemerintah konsisten membersihkan praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang harus didukung dengan kemampuan implementasi program dengan cara yang benar.
Dia menegaskan, program MBG adalah program strategis nasional yang harus dijalankan oleh figur-figur yang bersih dan memiliki kemampuan eksekusi dengan cara yang benar. Praktik-praktik koruptif harus disapu bersih.
"Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran yang menyangkut kepentingan rakyat, terlebih program yang secara langsung menyentuh kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ini adalah peringatan yang keras bagi para pelaksana program pemerintah lainnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sudarto menekankan bahwa proses hukum terhadap mantan pimpinan BGN tidak boleh mengganggu pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Setelah penangkapan Dadan dan pihak-pihak terkait, fokus pemerintah harus tetap pada keberhasilan program MBG. Kerja-kerja besar yang sudah dirancang harus terus dilaksanakan sampai berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa berbagai kendala dan kekurangan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program harus dipandang sebagai tantangan yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan.
Evaluasi, pengawasan, dan penyempurnaan sistem perlu dilakukan secara konsisten agar manfaat program semakin optimal.
“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan. Yang terpenting adalah melakukan perbaikan secara kesinambungan menuju hasil yang semakin optimal, baik dari sisi tata kelola, distribusi, pengawasan, maupun kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Sudarto.
GREAT Institute juga menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan MBG.
Perbaikan mutu makanan, standar keamanan pangan, dan efektivitas distribusi harus menjadi prioritas agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.
“Selain memastikan anggaran dikelola secara bersih, kualitas pelayanan dan kualitas makanan juga harus terus ditingkatkan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG adalah sejauh mana program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan masa depan generasi Indonesia,” pungkas Sudarto. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kesepakatan Damai Iran-Amerika Gagal, GREAT Institute: AS Inkonsistensi
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad
