SEMARANG (Realita) - Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) secara resmi telah menyelenggarakan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah Sekretaris Daerah Provinsi, jajaran Komisaris Utama, serta anggota Dewan Komisaris dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.
Munas FKDK BPD SI ini berhasil membentuk kepengurusan baru periode 2026–2029 yang terdiri atas 19 orang pengurus yang mewakili tiga Koordinator Wilayah. Dalam forum tersebut, Komisaris Utama Bank Jateng, Dr. Drs. Adnas M.Si CRM, terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029, didampingi tiga Wakil Ketua.
Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Dr. M. Gaussyah SH MH dari Bank Aceh, dan Adi Sulistyowati dari Bank Jatim terpilih sebagai Bendahara Umum. Tim formatur juga menetapkan Dr. Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten sebagai Ketua Dewan Penasehat FKDK BPD SI dan Prof. M. Mas'ud Said MM Ph.D dari Bank Jatim sebagai Anggota Dewan Penasehat.
Sebelum pelaksanaan Munas, FKDK BPD SI menggelar Seminar Nasional yang dibuka dengan pidato kunci Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, selaku Pembina BUMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus tuan rumah penyelenggaraan Munas. Dalam paparannya, Gubernur menekankan pentingnya peran BPD dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mempererat penguatan ekonomi lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi yang lebih kuat antara BPD dan pelaku usaha daerah.
Dalam Seminar Nasional ini hadir Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, serta Prof. M. Mas'ud Said MM Ph.D sebagai narasumber dengan tema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”. Para pembicara menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi BPD dalam memperkuat daya saing di tengah dinamika industri perbankan nasional dan transformasi ekonomi digital.
Dalam Munas tersebut, para komisaris BPD dari 27 BPD di seluruh Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kontribusi BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. BPD diharapkan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam penyediaan layanan keuangan daerah sekaligus penyumbang penting bagi pendapatan pemerintah daerah.
Munas juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain mendorong percepatan transformasi digital BPD, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, serta pengembangan kapasitas BPD sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui kepengurusan baru dan agenda transformasi yang lebih progresif, FKDK BPD SI optimistis seluruh BPD di Indonesia dapat naik kelas, semakin resilien dan kompetitif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.gan
Editor : Redaksi
