Sejumlah Menteri dan pimpinan daerah dari Gubernur hingga Bupati/Wali Kota se-Jawa-Bali, hadir di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hari ini, Kamis (4/6).
Pantauan jurnalis Pandangan Jogja di lokasi, agenda Silaturahmi dan Arahan Forkopimda ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; dan Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Sementara itu ada juga Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Bali, I Wayan Koster. Sejumlah Bupati/Wali Kota se-Jawa Bali juga turut hadir.
Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam lamanya.
Sultan HB X mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kondisi makro yang saat ini masih terus berkembang sehingga sejumlah persoalan masih berada pada tahap identifikasi. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan belum masuk ke penjelasan yang lebih rinci karena fokus masih pada pemetaan berbagai isu strategis.
“Membahas masalah konstelasi yang ada, menyangkut pembangunan, perumahan, BPS. Tapi kan masih berkembang karena itu kan identifikasi,” kata Sultan HB X kepada awak media usai agenda tersebut, Kamis (4/6).
“Menteri bicaranya makro semua karena waktunya terbatas nggak ada penjelasan lebih detail tapi kan identifikasi. Misalnya Polkam identifikasi kemungkinan hoaks berita,” sambungnya.
Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam kesempatan yang sama menyebut pesan utama yang disampaikan kepada para kepala daerah adalah pentingnya bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, pertemuan juga membahas berbagai isu yang perlu diantisipasi sejak dini, seperti fenomena flexing, penanganan hoaks, penguatan Forkopimda, hingga upaya pencegahan potensi konflik sosial melalui pembinaan berbagai elemen masyarakat.
Saat ditanya apakah pesan tersebut juga berkaitan dengan kasus yang belakangan terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), Lucky mengakui hal itu sempat disinggung dalam pertemuan.
Menurutnya, para kepala daerah diingatkan untuk berhati-hati dalam menyusun dan menjalankan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan atau bahkan menguntungkan pihak tertentu secara tidak semestinya.
“Salah satu tadi disinggung seperti itu. Jadi maksudnya bahwa jaga-jaga diri baik secara sistem, jangan sampai kita salah membuat kebijakan. Karena ada beberapa kebijakan yang kita tidak bermaksud tapi kebijakannya salah,” kata Lucky.
“Bisa memperkaya pihak lain, apalagi kalau ada mens rea-nya. Jadi artinya memang kepala daerah itu khususnya memang bukan hal yang mudah ya, karena harus all out kita di situ,” ujarnya.
