Negara Chaos! Perang Saudara Pecah Usai Presiden Tambah Masa Jabatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi keamanan di ibu kota Somalia, Mogadishu, memanas setelah pasukan pemerintah dan milisi yang bersekutu dengan kelompok oposisi terlibat baku tembak sepanjang malam hingga Kamis (4/6/2026) pagi. Bentrokan yang terjadi di sejumlah kawasan padat penduduk itu menyebabkan kerusakan properti, membakar kendaraan lapis baja, melukai warga sipil, dan memaksa sebagian penduduk meninggalkan rumah mereka.

Gelombang kekerasan tersebut terjadi menjelang rencana demonstrasi besar pada Kamis yang menentang keputusan Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, untuk tetap menjabat setelah masa jabatannya berakhir bulan lalu.

Ketegangan politik di negara Tanduk Afrika itu meningkat sejak parlemen pada Maret menyetujui perubahan konstitusi yang berpotensi memungkinkan Mohamud memperpanjang masa jabatannya selama satu tahun sekaligus menunda pelaksanaan pemilu.

Menurut keterangan sejumlah warga kepada Reuters, pertempuran dimulai sekitar pukul 17.00 waktu setempat pada Rabu dan berlanjut hingga Kamis pagi. Ribuan personel pasukan pemerintah dikerahkan ke distrik Howlwadag dan Abdiasis di Mogadishu, wilayah yang menjadi lokasi bentrokan dengan milisi pendukung tokoh-tokoh oposisi.

Konflik tersebut makin memanas setelah mantan Presiden Somalia, Sharif Sheikh Ahmed, menuduh pasukan pemerintah menyerang kediamannya.

Ahmed, yang memimpin Somalia pada periode 2009 hingga 2012, mengatakan rumahnya menjadi sasaran operasi militer pemerintah. Ia juga menuduh pemerintahan Mohamud telah melakukan perubahan konstitusi secara tidak sah.

"Pasukan pemerintah mengepung dan menyerang rumah saya. Saya tidak pernah takut dengan serangan agresif mereka, saya akan melawan balik," kata Ahmed dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebook miliknya pada malam hari.

Tuduhan terhadap pemerintah juga datang dari mantan Perdana Menteri Somalia, Hassan Ali Khaire.

Dalam unggahan di platform X, Khaire menuduh pasukan pemerintah menggunakan persenjataan berat, termasuk senjata antitank dan drone, di kawasan yang padat penduduk.

Khaire juga menuduh pemerintah melancarkan serangan militer yang ditujukan untuk membunuh dirinya dan Ahmed.

Ia mengatakan pemerintah telah mengarahkan "serangan militer yang berkelanjutan dan tanpa pandang bulu" yang bertujuan menyerang dirinya dan mantan presiden tersebut.

Sementara itu, warga yang berada di lokasi menggambarkan situasi yang mencekam ketika mortir dan berbagai jenis senjata menghantam kawasan permukiman.

Seorang warga bernama Ahmed Ismail mengatakan sebuah proyektil mortir menghantam rumah tetangganya dan melukai seorang ibu.

"Sebuah peluru mortir mendarat di rumah tetangga saya, melukai seorang ibu. Sebuah rumah besar di dekat kami juga terbakar, mortir dan senjata lainnya mendarat di sana," kata Ismail kepada Reuters pada Kamis pagi.

Ia menggambarkan bagaimana warga sipil menjadi korban di tengah pertempuran antara kedua pihak.

"Di depan rumah kami, saya melihat seorang pria terluka dan digendong. Warga sipil terus melarikan diri dari perang, saya melihat mereka berjalan sambil menggendong anak-anak dan mengutuk kedua kelompok yang bertikai," ujarnya.

Kesaksian serupa juga datang dari warga lain bernama Mohamud Farah. Ia mengatakan milisi yang bersekutu dengan oposisi berhasil membakar sedikitnya dua kendaraan lapis baja milik pasukan pemerintah selama bentrokan berlangsung.

Kekerasan terbaru ini kembali menyoroti rapuhnya stabilitas politik dan keamanan Somalia yang selama lebih dari tiga dekade bergulat dengan konflik berkepanjangan.

Negara tersebut mengalami kekacauan sejak runtuhnya rezim penguasa otoriter Mohamed Siad Barre pada 1991. Sejak saat itu, Somalia menghadapi berbagai konflik bersenjata, pertikaian antarklan, serta lemahnya pemerintahan pusat.

Selain konflik politik internal, Somalia juga terus menghadapi pemberontakan yang telah berlangsung hampir dua dekade oleh kelompok militan al-Shabaab yang berafiliasi dengan jaringan al-Qaeda.

Perkembangan terbaru di Mogadishu memicu kekhawatiran internasional. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Mogadishu mengecam kekerasan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam unggahan di X, Kedutaan Besar AS menyebut kekerasan itu sebagai tindakan sembrono.

"Para pemimpin Somalia dari semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara damai," demikian pernyataan kedutaan.

Pemerintah Inggris juga menyampaikan keprihatinan atas situasi yang berkembang di Somalia.

London menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog guna menyelesaikan perbedaan politik. Pemerintah Inggris menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi tidak dapat diterima.