Pantau - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Nanik mengatakan fokus program diarahkan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi sejak dini berdasarkan hasil diskusi BGN bersama para pakar.
Ia mengungkapkan, "Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B. Setelah kita diskusi bersama para pakar, intervensi gizi itu memang paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sekolah dasar (SD). Nah, kita sekarang mengejar ke sana."
BGN juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pelayanan kepada kelompok sasaran 3B berjalan sesuai prioritas nasional.
Ia mengungkapkan, "Kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B. Kalau enggak, kita suspend (tangguhkan)."
Menurut Nanik, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif dengan jumlah penerima manfaat dari kelompok 3B mencapai 22 juta orang dalam kurun waktu dua minggu.
Prioritaskan Intervensi Gizi dan Pengembangan Wilayah 3TNanik menyebut BGN berupaya memastikan alokasi anggaran lebih terfokus agar target Program MBG dapat dicapai secara optimal.
Untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan menerapkan sejumlah alternatif skema pelaksanaan agar pengembangan layanan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga menjelaskan keterlibatan Wakil Kepala BGN Trenggono yang memiliki latar belakang militer dalam pengembangan program di wilayah 3T.
Menurut Nanik, pembangunan layanan di daerah 3T membutuhkan keahlian teritorial yang dimiliki Trenggono.
Ia mengungkapkan, "Beliau sudah mengajukan proses pengunduran diri (dari TNI) dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun."
BGN Terapkan Efisiensi Anggaran dan Perketat Standar Dapur MBGSetelah melakukan konsolidasi internal, BGN menyusun rencana kerja yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat maupun kualitas menu Program MBG.
Anggaran Program MBG tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun.
Langkah efisiensi yang disiapkan meliputi refocusing sasaran penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur MBG baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, penyesuaian fasilitas agar memenuhi standar operasional, serta perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia.
Nanik mengungkapkan, "Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia."
Ia menegaskan dapur MBG yang tidak menjalankan operasional sesuai standar operasional prosedur (SOP) akan dikenakan penangguhan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas makanan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia.
