Badan Gizi Nasional atau BGN berencana untuk membuat sistem dalam program Makan Bergizi Gratis yang mengurangi sentuhan manusia. Hal tersebut dinilai penting agar program MBG tidak bergantung pada manusia.
Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sari mengaku baru efektif menduduki jabatannya pada hari ini, Kamis (4/6). Setelah menjadi auditor selama 34 tahun, Arum menilai operasional SPPG belum terintegrasi dengan sistem pengawasan pusat.
"Lalu, program MBG belum memiliki proses validasi. Hal-hal itu yang akan menjadi perhatian saya. Kalau bicara tata kelola, kalau tidak ada sistem, maka kita akan bergantung pada orang," kata Arum dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).
Arum mengaku telah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus menyalurkan MBG ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tahun ini. Karena itu, Arum berencana untuk berkolaborasi dengan berbagai kementerian yang memiliki data kependudukan di kawasan tersebut untuk menyalurkan MBG.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai program MBG memiliki delapan potensi penyelewengan. Arum mengatakan akan menyesuaikan temuan lembaga anti rasuah dengan kondisi di lapangan.
Walau demikian, Arum berencana melakukan beberapa rekomendasi KPK, seperti membuat tata kelola data dan sistem informasi. "Yang jelas, tugas saya adalah tata kelola dalam BGN dengan membangun sistem," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menilai program MBG belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola dan mekanisme pengadaan yang memadai. Adapun hal yang menjadi sorotan KPK adalah lonjakan anggaran MBG yang besar dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun pada tahun lalu.
KPK menemukan regulasi tata kelola MBG belum memadai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga penawaran. Selain itu, pelaksanaan MBG melalui Bantuan Pemerintah menimbulkan risiko perpanjangan birokrasi, potensi rente, dan berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat biaya operasional.
"Program MBG memiliki risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, dan potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya," tulis KPK dalam Lampiran Direktorat Monitoring di Laporan Tahunan KPK 2025 yang dikutip Kamis (21/5).
Lembaga antirasuah juga mencatat pendekatan sentralistik BGN melemahkan mekanisme kontrol dalam penentuan mitra dan lokasi dapur. Alhasil, muncul potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang diperburuk dengan minimnya kejelasan standar dan operasi prosedur.
Di samping itu, KPK mencatat program MBG memiliki transparansi dan akuntabilitas yang lemah, salah satunya dalam pertanggungjawaban keuangan. Maka dari itu, banyak dapur SPPG tidak memenuhi standar teknis yang berujung pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
KPK menilai minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan berujung pada pengawasan keamanan pangan yang belum optimal. Terakhir, BGN belum menerbitkan indikator keberhasilan program MBG yang berbasis pengukuran dasar status gizi dan capaian akademik penerima manfaat.
Karena itu, KPK memberikan tujuh rekomendasi kepada BGN untuk menghindari potensi korupsi dalam program MBG, yaitu:
- Menyusun regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat;
- Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah;
- Menerapkan pendekatan kolaboratif dan desentralistik terbatas;
- Memperjelas standar operasi prosedur dan perjanjian tingkat layanan dalam penetapan mitra SPPG;
- Memperkuat pengawasan keamanan pangan;
- Membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku; dan
- Menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur.
