Airlangga Targetkan Tinjauan Teknis Aksesi OECD Rampung 2 Tahun Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses aksesi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Hal ini disampaikan kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam rapat bilateral, di sela-sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis.

Pertemuan yang berlangsung di OECD Chateau ini menegaskan komitmen kuat dan langkah nyata Pemerintah Indonesia dalam mempercepat proses aksesi menjadi anggota penuh OECD.

Airlangga pun membagikan perkembangan signifikan yang telah dicapai Indonesia dalam satu tahun terakhir sejak penyerahan dokumen Initial Memorandum pada MCM Juni 2025 lalu.

"Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat. Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu. Ini menjadi cerminan dari prioritas reformasi kami di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola," ujar Menko Airlangga dalam .

Saat ini, menurut Airlangga, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap Technical Review yang ditargetkan selesai dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering) ini, Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD.

Selain itu, OECD juga telah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.

Dalam pertemuan ini, Airlangga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama (accession review presentation) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi, di mana sekitar 60% kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD.

Airlangga juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, dan polusi lintas batas.

Guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat publik dan dunia usaha, dia menuturkan Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan komunikasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah.

"Hubungan strategis diperkuat bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) selaku representasi dari Business at OECD (BIAC), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai perwakilan dari Trade Union Advisory Committee (TUAC)," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan terima kasih atas dukungan teknis dan finansial dari 7 negara mitra yakni Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss, serta mengharapkan dukungan lebih lanjut guna menyelaraskan rekomendasi OECD dengan prioritas nasional, utamanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kerja sama penguatan kapasitas kelembagaan juga diwujudkan melalui program magang (secondment) staf Kemenko Perekonomian di Sekretariat OECD yang saat ini memasuki gelombang kedua dan akan berlanjut ke gelombang ketiga.

"Langkah ini juga diperkuat dengan rencana penguatan jejaring bersama diaspora Indonesia yang saat ini berkarier di lingkungan OECD," kata Airlangga.