REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Indonesia tak mendapatkan penghargaan Labbaytum Award dari Arab Saudi pada penyelenggaraan haji tahun ini. Penghargaan ini merupakan apresiasi Arab Saudi bagi negara yang unggul dalam manajemen penyelenggaraan haji.
Terkait hal ini, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak membeberkan pandangan kritis dari Wamenhaj Arab Saudi mengenai isu penghargaan (award) perhajian internasional yang kerap memicu perdebatan di publik.
Baca Juga
Dubes RI untuk Saudi Harapkan tak Ada Lagi Razia Wisma Haji di Masa Mendatang
Pengetatan Istithaah Jadi Kunci Angka Jamaah Haji Sakit Tahun Ini Menurun
Anwar Abbas: Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Saatnya Konglomerat Tunjukkan Nasionalisme
Dahnil mengatakan, menurut pihak Saudi, metode penilaian penghargaan tersebut cenderung subjektif dan tidak mencerminkan realitas beban kerja yang setara di lapangan (not apple to apple).
Ketidakadilan indikator penilaian terlihat dari kecenderungan pemberian penghargaan yang lebih dominan menyasar negara-negara dengan kuota jemaah kecil. Sebaliknya, tantangan masif yang dihadapi negara dengan basis jamaah terbesar di dunia justru kerap terabaikan dalam sistem pemeringkatan tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Negara-negara dengan basis jamaah terbesar seperti Indonesia, India, dan Pakistan justru tidak masuk dalam award itu. Namun, yang jelas Pemerintah Arab Saudi sangat mengapresiasi perubahan signifikan yang dilakukan Indonesia," kata Dahnil.
Dahnil mengatakan itu usai pertemuan dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr Fatah Al-Mashat saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Kamis 6/6/2026). Pertemuan ini untuk membahas peningkatan kualitas pelayanan jamaah sekaligus mengurai kepadatan di wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Infografis Denda untuk Jamaah Haji Ilegal. Infografis haji 2026. - (Dok Republika)
