JAKARTA, KOMPAS - Memasuki tahun kedua penyelenggaraan sekolah rakyat, jumlah siswanya akan ditambah menjadi 32.640 siswa tahun 2026 di semua jenjang dari sebelumnya sekitar 15.000 siswa pada tahun lalu. Selain meningkatkan daya tampung siswa, pemerintah akan menambah jumlah lokasi sekolah rakyat agar jangkauan program makin merata.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, hingga awal Juni ini sudah ada lebih dari 42.000 anak yang terdata mengikuti proses penjangkauan langsung.
Penjangkauan calon siswa paling banyak dilakukan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 17.815 anak, calon siswa sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 16.206 anak, dan calon siswa sekolah dasar (SD) sebanyak 3.597 anak.
Siswa Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem. Mereka diseleksi dan wajib mendapatkan izin orangtua untuk mengenyam pendidikan di sekolah berasrama hingga lulus.
"Jadi sekolah rakyat ini tidak membuka pendaftaran. Saat ada penjangkauan, kita menjangkaunya pakai data, tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menerima imbalan. Jadi para orangtua wali, para pendamping, tak boleh ada pungutan, tidak boleh ada yang titip-titip,” kata Saifullah, dalam keterangan pers, pada Sabtu (6/6/2026), di Jakarta.
Sebagian besar calon siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Sebanyak 18.737 anak berasal dari keluarga berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, bahkan 1.624 anak berasal dari keluarga tanpa penghasilan. Selain itu ada 10.774 anak dari keluarga dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan hingga setara upah minimum regional (UMR).
Anggap mengelola sekolah rakyat seperti mengelola hotel bintang lima.
Orangtuanya kebanyakan bekerja di sektor informal. Mereka meliputi antara lain, buruh pertanian sebanyak 4.184 orang, buruh bangunan 3.421 orang, jasa lainnya 2.307 orang, buruh perkebunan 1.915 orang, dan buruh industri 1.246 orang.
Peningkatan daya tampung ini juga berdampak pada kebutuhan guru sekolah rakyat. Menurut Saifullah, tahun ini akan ada penambahan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mendukung proses pembelajaran siswa di Sekolah Rakyat permanen.
“Tahun ini kita akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan," ucap Saifullah.
Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan pemerintah kini tengah membangun sekolah rakyat permanen tahap kedua di 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada Juni 2026 dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran tahun ajaran baru Juli 2026.
Dari 93 titik itu, lima di antaranya ada di zona merah karena beberapa tantangan seperti kesulitan cashflow (arus kas) akibat perkembangan lambat, serta sumber daya manusia terbatas. “Harapan saya, dari 93 titik itu minimum sekali, 88 itu sudah selesai, kalau bisa 93 selesai,” kata Dody.
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap tiga pun mulai dilakukan dan dibagi jadi tahap III A sebanyak 7 titik dan tahap III B sebanyak 11 titik, masing-masing ditargetkan selesai pada Desember 2026. Sementara tahap III C sebanyak 89 titik ditargetkan selesai paling lambat Juni 2027.
Berbeda dengan sekolah rakyat pada tahap awal yang banyak menggunakan aset Kementerian Sosial, sekolah rakyat permanen akan dibangun menjadi kompleks pendidikan berkapasitas lebih dari 1.000 siswa SD, SMP, dan SMA.
Luasan lahannya berkisar 7-10 hektare, terdiri dari bangunan sekolah, asrama, lapangan olahraga, serta area yang bisa dimanfaatkan untuk mengasah keterampilan hidup siswa seperti kebun atau fasilitas pendukung lainnya.
Pengelolaan asrama juga akan dilakukan secara profesional karena asrama merupakan ruang pembentukan karakter siswa selama 24 jam. Untuk mendukung hal itu, Kemensos akan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan kamera pemantau di berbagai titik sekolah.
Untuk itu, Saifullah menegaskan, tidak boleh ada perbedaan kualitas layanan antarsekolah, dalam aspek pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah, hingga kehidupan di asrama di seluruh sekolah rakyat.
“Anggap seperti mengelola hotel bintang lima. Bagaimana toiletnya, bagaimana tata kelolanya, bagaimana sumber daya manusianya. Semua harus dipersiapkan dari sekarang,” tutur Saifullah.
Di sisi lain, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher menyampaikan beberapa masukan program Sekolah Rakyat seperti pencegahan maladministrasi, rekrutmen sumber daya manusia adil dan transparan, hingga usulan lahan Sekolah Rakyat permanen yang kemungkinan sulit dipenuhi pemerintah daerah dengan area padat penduduk.
"Beberapa temuan mungkin tidak mesti harus 6 sampai 8 hektare tapi nanti dibikin luasannya dalam bentuk bertingkat," kata Nuzran.
