Jakarta (ANTARA) - Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik menilai Pancasila menjadi kompas etik dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam era digital.
Dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat (5/6), Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma menegaskan kecerdasan buatan merupakan sarana yang dapat memudahkan kehidupan manusia.
"Namun, pemanfaatannya harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Gusma, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dengan demikian, menurut dia, Pancasila merupakan navigasi yang ideal untuk dijadikan panduan etik dalam pemanfaatan AI di berbagai lini kehidupan masyarakat.
Ia mengatakan kemajuan teknologi tidak boleh mengurangi semangat kemanusiaan yang menjadi fondasi kehidupan bersama.
Dirinya mengingatkan manusia diciptakan serupa dengan Tuhan sehingga perkembangan AI harus tetap diarahkan untuk memperkuat berbagai nilai kemanusiaan dan gotong royong.
“Jangan sampai kemajuan AI mengurangi semangat membangun kemanusiaan dan semangat gotong royong,” katanya.
Baca juga: Ensiklik pertama Paus Leo XIV tekankan soal kemanusiaan di era AI
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sabrang Mowo Damar Panuluh menilai AI merupakan teknologi yang memiliki karakter berbeda dibandingkan teknologi sebelumnya.
Kehadiran AI, kata dia, menantang manusia untuk meninjau kembali pemahaman tentang kecerdasan dan entitas.
“Akal imitasi ini adalah teknologi yang nature-nya berbeda dengan teknologi sebelumnya. Simbol kecerdasan AI membuat kita perlu berpikir ulang tentang apa itu entitas,” ujar Sabrang.
Ia menambahkan di tengah melimpahnya informasi yang semakin murah dan mudah diakses, kemampuan kurasi serta berpikir kritis menjadi kompetensi yang paling dibutuhkan masyarakat.
Sabrang juga mengingatkan bahaya ketika teknologi AI berkembang tanpa kontrol yang memadai. Dia berpendapat persoalan utama bukan hanya pada kecanggihan teknologi, melainkan siapa yang mengendalikan teknologi tersebut.
“Ketika AI menjadi sangat powerful untuk membuat keputusan, siapa yang mengontrol AI? Yang bahaya adalah ketika AI dikontrol oleh kapital, kita tidak bisa membuat kapitalisme lebih besar dari Pancasila,” ucap dia menegaskan.
Baca juga: Kepemimpinan inklusif dinilai selesaikan tantangan pembangunan daerah
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin memberikan apresiasi terhadap Paus Leo XIV yang melalui ensiklik perdananya mengangkat isu kemanusiaan dalam perkembangan AI.
Menurut dia, perhatian terhadap dampak sosial AI masih belum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional.
“Saya mengapresiasi Paus karena tidak banyak organisasi tingkat internasional yang merespons kekhawatiran manusia tentang AI yang semakin men-drive hidup kita,” kata Nurul.
Ia menilai perkembangan AI berpotensi mendehumanisasi manusia apabila tidak diatur secara bijaksana.
Apabila tidak dijaga dengan benar, lanjut dia, perkembangan kecerdasan artifisial bisa mendorong konflik sosial bahkan perang saudara.
Diskusi publik bertajuk Navigasi Masa Depan: Bernegara Era AI dengan Kompas Pancasila dan Prinsip Magnifica Humanitas (Telaah Dialektis Ensiklik Perdana Paus Leo XIV) tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang lainnya.
Beberapa narasumber dimaksud antara lain Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) Aloysius Budi Purnomo, Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS) Lukas, Ketua EcoCamp Ferry Sutrisna Wijaya, serta dimoderatori oleh Stefanus Poto Elu.
Diskusi yang diinisiasi PP Pemuda Katolik tersebut menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai kompas etik dalam menghadapi perkembangan AI yang semakin pesat.
Para pembicara sepakat bahwa kemajuan teknologi harus tetap berada di bawah kendali manusia dan diarahkan untuk memperkuat martabat manusia, keadilan sosial, serta kepentingan bersama.
Baca juga: Kepala BRIN tegaskan AI tak boleh korbankan kejujuran akademik
Baca juga: Bamsoet: Indonesia perlu regulasi AI jelas dan kuat
Baca juga: Trilogi peradaban untuk Pancasila
Dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat (5/6), Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma menegaskan kecerdasan buatan merupakan sarana yang dapat memudahkan kehidupan manusia.
"Namun, pemanfaatannya harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Gusma, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dengan demikian, menurut dia, Pancasila merupakan navigasi yang ideal untuk dijadikan panduan etik dalam pemanfaatan AI di berbagai lini kehidupan masyarakat.
Ia mengatakan kemajuan teknologi tidak boleh mengurangi semangat kemanusiaan yang menjadi fondasi kehidupan bersama.
Dirinya mengingatkan manusia diciptakan serupa dengan Tuhan sehingga perkembangan AI harus tetap diarahkan untuk memperkuat berbagai nilai kemanusiaan dan gotong royong.
“Jangan sampai kemajuan AI mengurangi semangat membangun kemanusiaan dan semangat gotong royong,” katanya.
Baca juga: Ensiklik pertama Paus Leo XIV tekankan soal kemanusiaan di era AI
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sabrang Mowo Damar Panuluh menilai AI merupakan teknologi yang memiliki karakter berbeda dibandingkan teknologi sebelumnya.
Kehadiran AI, kata dia, menantang manusia untuk meninjau kembali pemahaman tentang kecerdasan dan entitas.
“Akal imitasi ini adalah teknologi yang nature-nya berbeda dengan teknologi sebelumnya. Simbol kecerdasan AI membuat kita perlu berpikir ulang tentang apa itu entitas,” ujar Sabrang.
Ia menambahkan di tengah melimpahnya informasi yang semakin murah dan mudah diakses, kemampuan kurasi serta berpikir kritis menjadi kompetensi yang paling dibutuhkan masyarakat.
Sabrang juga mengingatkan bahaya ketika teknologi AI berkembang tanpa kontrol yang memadai. Dia berpendapat persoalan utama bukan hanya pada kecanggihan teknologi, melainkan siapa yang mengendalikan teknologi tersebut.
“Ketika AI menjadi sangat powerful untuk membuat keputusan, siapa yang mengontrol AI? Yang bahaya adalah ketika AI dikontrol oleh kapital, kita tidak bisa membuat kapitalisme lebih besar dari Pancasila,” ucap dia menegaskan.
Baca juga: Kepemimpinan inklusif dinilai selesaikan tantangan pembangunan daerah
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin memberikan apresiasi terhadap Paus Leo XIV yang melalui ensiklik perdananya mengangkat isu kemanusiaan dalam perkembangan AI.
Menurut dia, perhatian terhadap dampak sosial AI masih belum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional.
“Saya mengapresiasi Paus karena tidak banyak organisasi tingkat internasional yang merespons kekhawatiran manusia tentang AI yang semakin men-drive hidup kita,” kata Nurul.
Ia menilai perkembangan AI berpotensi mendehumanisasi manusia apabila tidak diatur secara bijaksana.
Apabila tidak dijaga dengan benar, lanjut dia, perkembangan kecerdasan artifisial bisa mendorong konflik sosial bahkan perang saudara.
Diskusi publik bertajuk Navigasi Masa Depan: Bernegara Era AI dengan Kompas Pancasila dan Prinsip Magnifica Humanitas (Telaah Dialektis Ensiklik Perdana Paus Leo XIV) tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang lainnya.
Beberapa narasumber dimaksud antara lain Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) Aloysius Budi Purnomo, Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS) Lukas, Ketua EcoCamp Ferry Sutrisna Wijaya, serta dimoderatori oleh Stefanus Poto Elu.
Diskusi yang diinisiasi PP Pemuda Katolik tersebut menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai kompas etik dalam menghadapi perkembangan AI yang semakin pesat.
Para pembicara sepakat bahwa kemajuan teknologi harus tetap berada di bawah kendali manusia dan diarahkan untuk memperkuat martabat manusia, keadilan sosial, serta kepentingan bersama.
Baca juga: Kepala BRIN tegaskan AI tak boleh korbankan kejujuran akademik
Baca juga: Bamsoet: Indonesia perlu regulasi AI jelas dan kuat
Baca juga: Trilogi peradaban untuk Pancasila
