Mengapa Kematian Ibu Indonesia Tinggi Saat Dokter Obgin Surplus?

Tragedi meninggalnya seorang ibu hamil di Jayapura pada akhir 2025 menegaskan masih lemahnya akses layanan kesehatan ibu dan sistem rujukan di Indonesia. Korban sempat ditolak beberapa rumah sakit karena persoalan administratif, keterbatasan ruang perawatan, dan ketiadaan dokter spesialis kebidanan. Peristiwa ini bukan kasus tunggal, melainkan cerminan masalah struktural yang berdampak pada tingginya angka kematian ibu.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kematian ibu Indonesia pada 2020 mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Asia Tenggara dan masih jauh dari target SDGs. Ironisnya, secara nasional jumlah dokter spesialis kebidanan dan kandungan (obgin) justru sudah melebihi kebutuhan. Namun, kelebihan ini hanya terjadi di atas kertas karena dokter menumpuk di kota besar, sementara daerah terpencil tetap kekurangan.

Kementerian Kesehatan mencatat, kebutuhan nasional dokter obgin pada 2025 sebanyak 4.695 dokter, sementara jumlah yang tersedia mencapai 5.126. Meski surplus, hanya 180 dari 514 kabupaten/kota yang memiliki jumlah dokter melebihi kebutuhan. Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan menjelaskan, redistribusi dokter sangat sulit karena mayoritas berstatus swasta dan tidak bisa dipindahkan begitu saja oleh negara.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, persoalan pemerataan pernah diatasi melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis, tetapi program tersebut terhenti karena masalah hukum. Pemerintah kini menempuh berbagai strategi, mulai dari pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit hingga reformasi izin praktik. Tanpa pemerataan yang adil dan terencana, kelebihan jumlah dokter obgin tidak akan berdampak pada penurunan kematian ibu dan ketimpangan layanan kesehatan akan terus berlanjut.

Di banyak daerah terpencil, ibu hamil masih harus mempertaruhkan nyawa karena sulit menjangkau fasilitas dan tenaga kesehatan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan belum sepenuhnya terwujud.

Potret memilukan terlihat dari kisah Ratna di Mamuju, Sulawesi Barat, yang melahirkan di tengah jalan berlumpur tanpa dokter dan fasilitas medis. Peristiwa ini bukan sekadar soal infrastruktur rusak, melainkan gambaran nyata keterasingan negara dari kehidupan perempuan di wilayah terpencil. Kasus serupa dialami Iren Sokoy di Papua, yang berujung pada meninggalnya sang bayi akibat penolakan rumah sakit.

Menurut Misiyah dari Perkumpulan Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan, perempuan Indonesia menghadapi tantangan berlapis. Norma patriarki membatasi suara perempuan dalam pengambilan keputusan, sementara kemiskinan struktural dan kebijakan publik yang tidak berpihak memperparah kerentanan mereka. Beban ekonomi dan sosial kerap dialihkan kepada perempuan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Dari sisi kebijakan, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) seharusnya memperkuat perlindungan hak kesehatan perempuan. Namun, seperti ditegaskan Sondang Frishka Simanjuntak dari Komnas Perempuan, implementasi di daerah masih membutuhkan prioritas serius, terutama perbaikan infrastruktur dan layanan darurat. Karena itu, Hari Kartini tidak cukup dirayakan secara seremonial, tetapi harus menjadi panggilan untuk memperjuangkan keadilan dan pemberdayaan perempuan secara nyata.

Kisah Kartini yang wafat tak lama setelah melahirkan menunjukkan bahwa persoalan keselamatan ibu sudah lama ada dan hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Lebih dari seabad berlalu, kematian ibu masih menjadi bayang-bayang serius bagi perempuan Indonesia.

Angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi, sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Setiap jam, satu ibu diperkirakan meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), membuat banyak kematian sebenarnya bisa dicegah, seperti kasus ibu hamil di Papua pada akhir 2025 yang meninggal karena keterbatasan layanan.

Persoalan utama terletak pada kesenjangan kualitas dan distribusi layanan kesehatan. Jumlah dokter spesialis kebidanan dan kandungan secara nasional sebenarnya mencukupi, tetapi penyebarannya tidak merata. Selain itu, kesiapan fasilitas kesehatan, sistem rujukan yang lemah, serta keterlambatan deteksi risiko kehamilan juga memperparah kondisi. Mayoritas kematian ibu justru terjadi di rumah sakit, menandakan adanya masalah serius dalam penanganan persalinan darurat.

Berbagai pihak menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan primer, deteksi dini, dan pendekatan berbasis komunitas yang sensitif terhadap aspek sosial, budaya, dan jender. Pemerintah menyatakan komitmennya menjadikan penurunan angka kematian ibu sebagai prioritas melalui intervensi berbasis keluarga dan komunitas. Peringatan Hari Kartini diharapkan menjadi momentum nyata untuk memperjuangkan kesehatan perempuan secara konsisten karena membangun perempuan berarti membangun masa depan bangsa.

Perayaan Hari Ibu dipertanyakan relevansinya ketika angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih sangat tinggi. Dengan estimasi 20 ibu hamil meninggal setiap hari dan AKI berkisar 205-300 per 100.000 kelahiran hidup, Indonesia menghadapi paradoks serius antara selebrasi simbolik dan kegagalan nyata dalam melindungi nyawa ibu. Kematian ibu bukan sekadar isu kesehatan, melainkan indikator kegagalan sistemik negara yang berdampak lintas generasi, sosial, dan ekonomi.

Tingginya AKI membawa konsekuensi luas: meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi, menurunkan kualitas kesehatan dan psikososial anak, serta menggerus potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Negara-negara dengan AKI rendah terbukti memiliki pembangunan manusia dan kinerja ekonomi lebih baik. Karena itu, keselamatan ibu sejatinya adalah ukuran peradaban dan keberpihakan negara terhadap nilai kehidupan.

Ironisnya, sebagian besar penyebab kematian ibu di Indonesia bersifat dapat dicegah, seperti perdarahan pascapersalinan, preeklampsia, dan infeksi. Namun, kelemahan sistem rujukan, minimnya kesiapan fasilitas kesehatan, malanutrisi ibu hamil, serta ketimpangan distribusi tenaga kesehatan membuat risiko itu berujung fatal. Ketimpangan paling parah terjadi di daerah rural, di mana persalinan berisiko tinggi justru paling banyak terjadi.

Masalah AKI pada akhirnya adalah persoalan kebijakan dan tata kelola negara. Investasi pada layanan kesehatan berbasis komunitas seperti posyandu terbukti efektif menekan kematian ibu, tetapi belum menjadi prioritas fiskal nasional. Tanpa keberpihakan anggaran, penguatan layanan primer, dan distribusi sumber daya yang adil, perayaan Hari Ibu kehilangan makna etisnya. Menyelamatkan ibu adalah syarat dasar bagi keberlanjutan bangsa, bukan sekadar agenda seremonial.