Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menetapkan jadwal rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan jadwal tersebut telah disepakati dalam rapat Bamus. Selain agenda pelantikan Ketua DPRD, rapat paripurna juga akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan dan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
"Pertama, pelaksanaan pelantikan Bapak Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD yang tadi sudah dikonfirmasi. Kedua, pembahasan Raperda Ketenagakerjaan, dan ketiga revisi Perda tentang Pajak. Tiga agenda tersebut telah disepakati dan Insya Allah akan dilaksanakan," kata Wibi dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
Wibi berharap proses pergantian pimpinan DPRD DKI dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin dapat berjalan lancar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Khoirudin yang dinilai berperan aktif dalam mendorong percepatan proses pelantikan.
"Kami mengapresiasi Ketua DPRD Bapak Khoirudin yang secara legawa dan proaktif mendorong agar proses pelantikan ini dapat dipercepat dan berlangsung dengan baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Wibi mengajak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta untuk menghadiri rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota dewan penting untuk memastikan sidang memenuhi kuorum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Tata tertib dan aturan dari Badan Kehormatan sudah jelas. Anggota yang tidak menghadiri rapat paripurna lebih dari tiga kali dapat dikenakan sanksi. Karena itu, kami berharap rapat paripurna nanti dapat berlangsung dengan kuorum yang terpenuhi dan dihadiri secara maksimal oleh seluruh anggota DPRD," tuturnya.
Dengan ditetapkannya jadwal tersebut, Suhud Alynudin tinggal selangkah lagi resmi menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
Selain menjadi momentum pergantian pimpinan legislatif, rapat paripurna 8 Juni juga akan diwarnai pembahasan sejumlah regulasi strategis terkait ketenagakerjaan dan pajak daerah.
(bel/idh)
