JAKARTA, KOMPAS - Istana Kepresidenan memastikan akan menggelar agenda pelantikan pejabat negara pada awal pekan depan, Senin (8/6/2026). Spekulasi kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet sempat muncul dalam perbincangan publik, terlebih posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kini kosong setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Silmy Karim dari jabatan tersebut akibat terjerat kasus korupsi.
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa posisi wakil menteri yang kosong belum akan diisi dalam waktu dekat. Menurutnya, aktivitas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih berjalan normal sehingga belum ada kebutuhan mendesak untuk segera melakukan pengisian jabatan.
”Untuk sementara, belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh wamen yang sedang berproses hukum ini. Posisinya wakil menteri, ya? Artinya, kegiatan atau tugas kementerian tersebut masih dapat berjalan oleh menterinya,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Ekonomi kita sedang sakit. Kita butuh teknokrat yang ahli untuk memperbaiki akar masalah agar tidak terjadi kepanikan lebih lanjut.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap mengevaluasi untuk menghitung urgensi penunjukan pejabat baru. “Nanti kita lihat, kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan penguatan dengan menunjuk wakil menteri. Nanti kita lihat setelah kita evaluasi,” tutur Prasetyo.
Di sisi lain, Prasetyo juga menepis isu perombakan kabinet yang menyasar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat ini, pemerintah justru memperkuat dan mempererat koordinasi antara pihak-pihak yang mengelola sektor perekonomian.
“Lho, siapa yang mau mengganti? Berkali-kali kami sampaikan, rumor itu tidak benar. Rencana itu (mengganti Purbaya) tidak ada. Sekali lagi, kami harus memperkuat koordinasi di antara orotitas-otoritas yang mengelola perekonomian, dan hari ini adalah tindak lanjut,” kata Prasetyo.
Adapun sebelum menanggapi isu tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi hadir dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam kesempatan itu, mereka membahas langkah strategis untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang terus merosot.
Sementara itu beredar pula kabar bahwa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, turut masuk dalam bursa figur yang bakal dilantik. Saat disinggung apakah posisi yang akan diisi terkait jabatan menteri, wakil menteri, atau anggota Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prasetyo menyebut hal itu masih didiskusikan.
”Ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, ya, hubungan dengan buruh dan tenaga kerja. Tunggu, baru didiskusikan apa yang paling pas atau paling tepat,” ucap Prasetyo.
Lebih jauh, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa agenda utama pelantikan pada hari Senin (8/6/2026) mendatang adalah pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Ketiga pimpinan baru ini akan menggantikan formasi pimpinan BGN sebelumnya, yakni Dadan Hindayana (Kepala BGN), serta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, yang diberhentikan oleh Presiden akibat terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, meskipun pimpinan baru telah ditetapkan pada Selasa lalu, mereka tidak langsung dilantik agar dapat fokus melakukan proses konsolidasi internal terlebih dahulu.
Selain pimpinan BGN, lanjut Prasetyo, agenda pelantikan tersebut juga dijadwalkan untuk prosesi penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat kepada Presiden. Langkah ini diambil mengingat saat ini terdapat belasan duta besar yang belum mendapatkan waktu untuk menyerahkan surat kepercayaan tersebut kepada Presiden.
"Untuk efektivitas, kita rencanakan di hari yang sama, ya. Kalau forum pelantikannya, kan, tentu berbeda, ya, antara pelantikan pejabat negara dengan duta besar, tapi di hari yang sama," ujar Prasetyo.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menuturkan, momentum pelantikan pejabat awal pekan depan semestinya dimanfaatkan Presiden untuk merombak kabinet, terutama di bidang perekonomian. Hal ini mendesak karena tuntutan publik terhadap perubahan di sektor ekonomi terus menguat seiring dengan pelemahan kondisi ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, kondisi nilai tukar rupiah dan bursa saham yang terus terpuruk semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan perubahan. Sebab, situasi ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal yang menuntut respons kebijakan konkret dari pemerintah sebelum dampaknya meluas dan membebani stabilitas nasional.
"Presiden selaku pemegang hak prerogatif harus memilih untuk tetap mengabaikan realitas ekonomi saat ini atau mengambil langkah korektif sekarang juga. Risiko dari ketidakpastian ini akan ditanggung oleh seluruh bangsa, bukan hanya oleh pemerintah," ujar Agung.
Menurutnya, reshuffle di bidang ekonomi bukan sekadar pergantian personel, melainkan kebutuhan mendesak untuk mitigasi sistemik. Langkah ini diperlukan agar pemerintah tidak hanya meredam sentimen pasar sesaat, tetapi mampu mendiagnosis serta memperbaiki akar masalah ekonomi nasional secara fundamental.
"Ekonomi kita sedang sakit. Kita butuh teknokrat yang ahli untuk memperbaiki akar masalah agar tidak terjadi kepanikan lebih lanjut," tambah Agung.
Menurut Agung, Indonesia punya sejumlah ahli ekonomi yang punya kemampuan dan reputasi untuk melakukan pemulihan ekonomi secara cepat. Beberapa figur yang dinilai memiliki kapasitas mumpuni di antaranya adalah mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, pakar kebijakan publik Deni Purbasari, serta Anggito Abimanyu yang dikenal memiliki kedisiplinan fiskal yang kuat.
Agung menilai nama-nama tersebut memiliki rekam jejak teknokratis dan kredibilitas yang diakui oleh para pelaku pasar maupun lembaga keuangan internasional. Penunjukan sosok-sosok seperti mereka diyakini dapat menjadi sinyal positif yang efektif untuk memulihkan kepercayaan investor dan menstabilkan pergerakan nilai tukar rupiah maupun indeks saham di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
"Pasar butuh profesional yang mampu menjembatani keinginan pelaku ekonomi dengan kebijakan pemerintah. Banyak ekonom berkualitas di Indonesia yang jika dilantik akan direspons positif oleh pasar, karena mereka dipercaya memiliki disiplin anggaran dan kemampuan koordinasi moneter yang mumpuni," kata Agung.
