Pantau - DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, Sabtu (6/6), juga membahas evaluasi kondisi ekonomi terkini serta langkah-langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak," ungkap Dasco.
Fokus Jaga Stabilitas Rupiah dan Arus ModalDalam rapat tersebut, para pihak menyepakati pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter agar berjalan seirama dalam menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah.
Selain itu, koordinasi juga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi guna mendorong masuknya aliran modal ke Indonesia.
Pemerintah dan BI juga sepakat menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang optimal serta peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.
Pemerintah Dorong Percepatan Sektor RiilMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa seluruh pemangku kepentingan ekonomi akan mempererat koordinasi dalam menjaga stabilitas fiskal dan moneter.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini menuntut kerja sama yang intensif melalui berbagai kebijakan ekonomi makro dan fiskal.
Meski demikian, ia menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat berdasarkan sejumlah indikator ekonomi.
Prasetyo mengatakan pemerintah akan terus mempercepat program-program yang mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil.
"Terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi," ujarnya.
Koordinasi antara DPR, BI, dan pemerintah tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
