Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggaungkan gerakan pertobatan ekologis secara nasional guna menekan volume produksi sampah yang kini mencapai 51 juta ton per tahun di Indonesia.
Menteri LH Serukan Perubahan Cara Kelola SampahMenteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Jumhur Hidayat menyerukan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu (6/6).
Jumhur mengungkapkan, "Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam."
Ia menjelaskan Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah karena sekitar 74 persen dari total timbulan sampah nasional belum dikelola secara optimal.
Mayoritas sampah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dengan metode open dumping atau penimbunan tanpa pengolahan berkelanjutan.
KLH juga mengonfirmasi hampir seluruh TPA di berbagai kabupaten dan kota telah mengalami kelebihan kapasitas tampung.
Menurut Jumhur, kondisi tersebut berpotensi memperburuk pencemaran lingkungan akibat pelepasan emisi gas metana yang memiliki daya rusak sekitar 30 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida (CO2).
Dorong Pemilahan Sampah dan Penanaman Dua Miliar PohonUntuk mengatasi persoalan tersebut, KLH mengajak masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik mulai dari lingkungan rumah tangga.
Kementerian juga menginstruksikan jajaran di daerah untuk melakukan intervensi secara masif melalui penyediaan kotak sampah dan bibit pohon kepada masyarakat di berbagai kabupaten dan kota.
Jumhur mengatakan, "Selain tata kelola limbah terpadu yang diarahkan menjadi produk kompos hingga bahan bakar industri (electricity), pilar pertobatan ekologis ini juga diwujudkan melalui peluncuran program penanaman dua miliar pohon di seluruh Indonesia."
KLH optimistis gerakan nasional yang berbasis kesadaran masyarakat tersebut dapat mendukung komitmen Paris Agreement dalam menekan kenaikan suhu global agar tetap mendekati batas 1,5 derajat Celsius.
Gerakan itu juga diyakini mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui sektor ekonomi hijau atau green jobs.
