Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun langsung ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk menelusuri penyebab penumpukan ribuan kontainer yang mulai dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu rantai pasok industri.
Kunjungan dilakukan ke PT Graha Segara, perusahaan penyedia fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Tanjung Priok, pada Sabtu (6/6/2026). Langkah tersebut diambil setelah Kementerian Keuangan menerima laporan mengenai lonjakan jumlah kontainer yang menumpuk di pelabuhan.
Purbaya mengungkapkan volume kontainer yang sempat menumpuk mencapai sekitar 3.100 unit. Kondisi itu dinilai mulai berdampak pada kelancaran pasokan bahan baku dan mendorong kenaikan dwelling time.
"Jadi saya berkunjung ke sini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu, bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok, volumenya sampai 3.100-an," ujar Purbaya saat meninjau lokasi.
Ia menambahkan, sejumlah pelaku usaha telah menyampaikan keluhan terkait gangguan pasokan bahan baku akibat kepadatan di pelabuhan. Meski jumlah kontainer yang menumpuk disebut mulai berkurang, pemerintah menilai persoalan tersebut harus segera ditangani agar tidak menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi.
"Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai barang bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat ke sini, kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya sih. Sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana ngitungnya," katanya.
Dari hasil peninjauan, Purbaya menemukan dua penyebab utama penumpukan. Pertama, meningkatnya volume barang yang masuk sehingga memperlambat proses pelayanan. Kedua, masih banyak barang impor yang telah memperoleh persetujuan keluar, namun tidak segera diambil oleh pemiliknya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Rupiah Stabil Bisa Ringankan Beban Pedagang Tahu dan Tempe
Menurutnya, praktik tersebut membuat kapasitas pelabuhan tergerus dan menghambat arus logistik.
"Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam itu nggak diambil sama importirnya, ditumpuk di sininya sama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya, akibatnya pelabuhannya penuh," ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, Kementerian Keuangan tengah mengkaji regulasi yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap importir yang terlalu lama meninggalkan barang di kawasan pelabuhan.
"Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat, melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini," kata Purbaya.
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut akan dirancang secara proporsional agar tidak memberatkan pelaku usaha yang masih berada dalam batas waktu penyimpanan yang wajar.
"Tapi harus fair, dalam pengertian jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya apa ya, didendanya berlipat-lipat. Tapi kita akan lihat berapa hari yang wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari, yang udah nggak wajar baru itu kita beresin," ujarnya.
Purbaya bahkan memberi sinyal bahwa barang yang dibiarkan berada di pelabuhan lebih dari satu bulan dapat menjadi sasaran pengetatan kebijakan tersebut.
"Mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi gitu. Ini masih hitung-hitungan, hitungan saya sih udah kalau sebulan di sini kepelamaan kan," katanya.
Baca Juga: 'Secara Logika Ya Boleh Saja,' Purbaya Tak Masalah Prabowo Nombok Biaya Kunker ke Luar Indonesia
Pemerintah menargetkan jumlah kontainer di fasilitas tersebut dapat kembali ke level normal sekitar 500 unit. Untuk mempercepat proses penguraian kepadatan, Kementerian Keuangan juga membuka opsi penambahan personel apabila dibutuhkan.
"Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini, kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan, atau Semarang atau Banten," tutur Purbaya.
Ia menilai lonjakan impor yang terjadi pada April dan Mei menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan volume barang di pelabuhan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga mencerminkan aktivitas ekonomi yang masih bergerak.
"Katanya begitu impornya tinggi di bulan April, Mei. Jadi kalau itu sih bagus tandanya, tapi kita harus siap, nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini. Jadi kita akan maintain di level yang normal," ucapnya.
Bagi pemerintah, penguraian kemacetan logistik di Tanjung Priok menjadi penting agar peningkatan aktivitas perdagangan tidak berubah menjadi bottleneck yang justru menambah biaya logistik nasional danmengganggu kelancaran pasokan industri.
