jpnn.com - YOGYAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan kegiatan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (IPKP KPP IEK) Tahun 2026 bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra, Rabu (3/6/2026).
Membuka kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith menegaskan bahwa pemutakhiran IPKP KPP IEK menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu.
BACA JUGA: BNPP Petakan Capaian dan Tantangan Pembangunan Perbatasan
“Melalui kegiatan ini, BNPP RI ingin memastikan tersedianya gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terkait kondisi pembangunan di kawasan perbatasan negara,” ujar Irjen Pol. Maith.
BACA JUGA: BNPP RI Gelar Bimtek FCP & FRA, Memperkuat Integritas dan Tata Kelola
Kegiatan Pemutakhiran IPKP KPP IEK Tahun 2026 bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra, Rabu (3/6/2026). Foto: Humas BNPP
Ia menambahkan, data dan hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif.
BACA JUGA: Tinjau Rumah Warga Perbatasan, Sekretaris BNPP RI Pastikan Program 15.000 RTLH Tepat Sasaran
Menurutnya, pemutakhiran IPKP KPP IEK Tahun 2026 juga mencerminkan komitmen BNPP RI dalam mendorong sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Irjen Pol. Maith mengungkapkan capaian IPKP KPP IEK Tahun 2026 yang mencapai angka 0,64. Nilai tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan pada dimensi permukiman dan sosial budaya, khususnya melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan kualitas permukiman,” jelasnya.
Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2026, nilai rata-rata variabel pendidikan tercatat sebesar 0,88, variabel kesehatan 0,38, variabel pasar 0,53, serta variabel utilitas permukiman mencapai 0,76.
Namun demikian, Irjen Pol. Maith mengakui bahwa dimensi ekonomi masih menunjukkan kondisi stagnan akibat belum meratanya ketersediaan infrastruktur pasar di sejumlah Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP).
Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan capaian pembangunan antarwilayah kawasan perbatasan.
Perbedaan nilai indeks yang cukup lebar terlihat antara kabupaten/kota dengan capaian tinggi dan wilayah perbatasan yang masih tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI Amrullah M. Ridha, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI Yedi Rahmat, serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI Gutmen Nainggolan.
Adapun sejumlah narasumber dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi juga hadir untuk memperkaya perspektif dan analisis dalam forum tersebut.
Menutup rangkaian kegiatan, Irjen Pol. Maith menegaskan bahwa penguatan akses pendidikan dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penyediaan fasilitas pasar, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal harus menjadi fokus bersama ke depan.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong kawasan perbatasan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru yang berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
