JAKARTA, KOMPAS — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026) besok. Penunjukan tersebut menambah daftar tokoh serikat pekerja yang bergabung ke pemerintahan.
Said Iqbal saat dihubungi Kompas di Jakarta, Minggu (7/6/2026), membenarkan dirinya telah diajak berkomunikasi untuk membantu pemerintahan sejak pekan lalu.
"Minggu lalu," ujar Said Iqbal ketika ditanya mengenai waktu komunikasi dengan pihak Istana.
Ia mengatakan pembicaraan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat bidang ketenagakerjaan. Saat dikonfirmasi mengenai informasi bahwa dirinya akan menjabat sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal membenarkannya.
"Iya," kata Said.
Menurut informasi yang diperoleh Kompas, pelantikan akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin besok. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, menggantikan Dadan Hindayana.
Dadan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini juga menyeret dia bekas Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Perjuangan buruh
Dihubungi secara terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan dukungan atas penunjukan Said Iqbal. Ia meyakini masuknya tokoh buruh ke pemerintahan tidak akan menghilangkan komitmen mereka dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
"Saya punya keyakinan tokoh-tokoh buruh yang masuk dalam pemerintahan tidak akan meninggalkan kecintaannya dan keberpihakannya kepada perjuangan buruh," ujar Andi.
Ia juga menilai Said Iqbal dan tokoh-tokoh buruh lainnya yang masuk pemerintahan tetap akan menjaga komitmen terhadap gerakan buruh.
"Saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah menjadi pejabat pemerintahan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pembahasan mengenai kemungkinan bergabungnya Said Iqbal ke pemerintahan. Namun, saat itu ia belum menjelaskan posisi yang akan diberikan.
"Sedang kami diskusikan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Jika pelantikan berlangsung sesuai rencana, Said Iqbal akan menjadi salah satu tokoh serikat pekerja yang masuk ke pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, aktivis buruh Jumhur Hidayat juga telah bergabung ke kabinet setelah dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada April 2026.
Bisa saja mereka bergabung dengan pertimbangan agar aspirasi buruh diperhatikan. Namun, kerap ketika sudah masuk dalam kekuasaan idealisme menjadi luntur.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli, menilai masuknya Said Iqbal ke pemerintahan dapat dibaca sebagai bagian dari politik akomodasi dan konsolidasi kekuasaan.
Menurut Lili, pemerintah kemungkinan ingin memperkuat hubungan dengan kelompok buruh melalui pelibatan tokoh-tokoh serikat pekerja di dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar kedekatan dengan kekuasaan tidak mengurangi daya kritis gerakan buruh.
"Bisa saja mereka bergabung dengan pertimbangan agar aspirasi buruh diperhatikan. Namun, kerap ketika sudah masuk dalam kekuasaan idealisme menjadi luntur. Semoga tidak demikian karena kalau terkonfirmasi pragmatis maka para buruh bisa menjadi kecewa," ujarnya.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai langkah tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya memperkuat saluran komunikasi pemerintah dengan kelompok pekerja di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global.
Menurut Arifki, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tekanan terhadap dunia usaha, serta potensi pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor membutuhkan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan kelompok pekerja.
"Kehadiran figur yang dekat dengan kelompok buruh diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan pekerja," katanya.
Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa setiap perubahan dalam susunan pemerintahan harus tetap berorientasi pada peningkatan kinerja. Evaluasi pejabat publik, menurut dia, semestinya didasarkan pada kebutuhan pemerintahan, integritas, dan kemampuan menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.
"Substansi reshuffle bukan soal bongkar-pasang kursi semata, melainkan memastikan pemerintahan memiliki komposisi yang paling siap untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi," ujarnya.
Sementara itu, dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, Badan Kebudayaan Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar nonton film Ghost in the Cell karya Joko Anwar di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan, film tersebut sangat cerdas dan sarat dengan kritik sosial. Kritik sosial dimaksud, terutama dalam menggambarkan perlawanan terhadap kapitalisme, imperialisme, serta keserakahan yang berujung pada tindakan korupsi.
Ia secara spesifik menyoroti karakter pengusaha korup dalam film yang dinilainya menjadi refleksi situasi sosial saat ini. Ia juga menambahkan bahwa film ini menjadi peringatan keras bagi pengelolaan negara.
"Film ini menunjukkan suatu peningkatan tingkatan peradaban di dalam pembuatan suatu film yang penuh dengan kritik sosial," ujarnya.
Bagi Hasto, esensi dari Bulan Bung Karno sebenarnya membumikan kembali cita-cita kemerdekaan yang digali sejak masa muda proklamator tersebut, yakni mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Melalui karya seni seperti film ini, masyarakat diingatkan untuk setia pada moralitas dan etika bernegara.
Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo, yang turut hadir dalam acara nonton bareng film Ghost in the Cell, mengaku film horor tersebut memiliki sindiran yang "nyelekit" dan pesan kritik sosial yang kuat. Khususnya ia menyoroti salah satu pesan sentral dalam film di mana adanya gambaran tentang perbedaan kelas di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk praktik bisnis dan premanisme di balik jeruji besi.
"Oh ternyata orang di penjara itu pesannya bisa macam-macam. Ada kelasnya kali ya? Ada kelas atas tempatnya tersendiri, kelas bawah tempatnya lain. Bahkan tadi ada tur ke penjaranya, disebutkan 'oh itu ada kelompoknya dia, ini ada kelompok ini'. Ada preman bayaran di dalam, ada bisnisnya. Saya tidak tahu apakah itu merepresentasikan cerita nyata, tapi saya kira sutradara sudah melihat situasi kondisi untuk ditampilkan dalam sebuah visual film," ucap Ganjar.
Ia menilai kritik semacam itu penting agar kelembagaan Indonesia dan pengelolaan negara menjadi lebih baik, integritas tetap terjaga, dan masyarakat mendapat pesan tentang kondisi yang mesti diperbaiki.
