JAKARTA, KOMPAS — Pasar keuangan Indonesia didiagnosis mengalami gejala krisis kepercayaan. Aksi jual besar-besaran merupakan sinyal keras dari para pelaku pasar yang menuntut kredibilitas dan transparansi kebijakan, termasuk disiplin fiskal.
Dalam sepekan terakhir, pasar keuangan Indonesia terus mengalami gejolak. Ini ditandai dengan nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp 18.000 per dolar AS, titik terendahnya sepanjang sejarah. Secara tahun kelander berjalan, depresiasi rupiah itu tercatat hampir mencapai 8 persen.
Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun tercatat sebagai indeks yang mengalami pelemahan paling dalam di antara pasar saham global lainnya. Secara tahun kalender berjalan, penurunan IHSG mencapai 36,05 persen.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, pada Minggu (7/6/2026), menilai, gejolak ini bukan lagi sekadar fluktuasi harian, melainkan menandakan gejala krisis kepercayaan.
”Ketika investor global secara kolektif memberikan sinyal ’Sell Indonesia’, pemicu utama jatuhnya pasar bukan lagi sekadar faktor eksternal seperti suku bunga The Fed (bank sentral AS) atau geopolitik, melainkan faktor domestik,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan oleh Bloomberg, gejolak yang melanda pasar keuangan domestik itu ditengarai akibat gelombang aksi jual investor asing. Dalam hal ini, transparansi kebijakan, kebijakan intervensi pemerintah, dan disiplin fiskal menjadi faktor utama yang menimbulkan kekhawatiran bagi investor.
Salah satu seruan itu pun disampaikan Kepala Riset di Hedge Fund K2 Asset Management George Boubouras. Dalam pemberitaan Bloomberg pada 5 Juni 2026, ia mengatakan, strategi perdagangan utamanya di Asia ialah ”Jual Indonesia” (Sell Indonesia).
Setelah berinvestasi selama puluhan tahun, Hegde Fund yang mengelola sekitar 4,3 miliar dolar AS itu pun memutuskan keluar dari pasar Indonesia sejak 2024. ”Saya tidak memiliki eksposur sama sekali ke Indonesia. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan,” kata Boubouras.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) telah mencatatkan jual neto sebesar Rp 15,43 triliun, dalam periode akhir 2025 hingga Mei 2026. Ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu yang justru mencatatkan beli neto sebesar Rp 49,62 triliun.
Pasar sedang mengirimkan pesan keras bahwa stabilitas makroekonomi tidak bisa hanya ditopang oleh narasi pertumbuhan, melainkan harus dibarengi dengan transparansi, kredibilitas kebijakan, dan disiplin fiskal yang ketat.
Sementara itu, Bursa Efek Indonesia mencatat telah terjadi arus modal keluar oleh investor asing di pasar saham sebesar Rp 53,97 triliun secara tahun kalender berjalan hingga akhir Mei 2026. Angka ini lebih besar dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 45,34 triliun.
Rahma menambahkan, gejolak ekstrem ini menandakan Indonesia sedang berada di ambang krisis ekonomi yang dipicu oleh sentimen tata kelola. Apabila terus dibiarkan, gejolak sektor keuangan ini berisiko akan merembet ke sektor riil.
”Pasar sedang mengirimkan pesan keras bahwa stabilitas makroekonomi tidak bisa hanya ditopang oleh narasi pertumbuhan, melainkan harus dibarengi dengan transparansi, kredibilitas kebijakan, dan disiplin fiskal yang ketat,” katanya.
Menurut dia, penyelesaian masalah ini tidak cukup dengan instrumen jangka pendek, seperti intervensi di pasar valuta asing (valas). Sebab, akar permasalahannya justru terletak pada kredibilitas institusional, disiplin fiskal, dan struktural perekonomian.
Di sisi lain, gejolak pasar tersebut perlu melalui pendekatan tiga pilar utama, yakni stabilitas likuiditas, penguatan modal, dan bauran kebijakan yang harmonis. Ketiga pilar ini membutuhkan kerja sama antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemerintah atau Kementerian Keuangan.
”Sudah saatnya stabilitas makroekonomi tidak lagi dikorbankan demi ambisi pertumbuhan sesaat. Sebab, pertumbuhan yang kokoh hanya bisa berdiri di atas fondasi kepercayaan yang stabil, bukan di atas retorika yang rawan guncangan. Sebab, kredibilitas adalah ’mata uang’ termahal,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis turut mengingatkan, investor dan lembaga internasional terus mencermati kondisi fiskal Indonesia. Bahkan, sejumlah lembaga pemeringkat mulai memberikan penilaian yang lebih berhati-hati terhadap prospek fiskal Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah.
Selain itu, hasil rebalancing MSCI pada Mei 2026 telah mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index tanpa adanya saham baru. Penilaian ini turut menjadi sinyal berkurangnya bobot Indonesia dalam portofolio pasar negara berkembang.
”Pasar tidak hanya melihat angka defisit atau rasio utang. Investor juga memperhatikan kualitas kebijakan, konsistensi pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang,” katanya secara tertulis.
Secara umum, ia menilai, ketahanan fiskal Indonesia secara umum masih berada dalam kategori aman (sustain). Namun, kualitas struktur belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai menunjukkan tren melemah.
Penilaian kesehatan fiskal tidak cukup hanya melihat defisit APBN yang berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB atau rasio utang yang masih di bawah 60 persen PDB, melainkan apakah posisi fiskal mampu menjaga rasio utang tetap stabil dalam jangka panjang.
Hingga akhir Mei 2026, defisit APBN tercatat 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), jauh di bawah ambang batas ketentuan. Ini sejalan dengan realisasi pendapatan yang tumbuh 19,1 persen menjadi Rp 1.185 triliun dan belanja yang tumbuh 34,4 persen menjadi Rp 1.365,4 triliun.
Apalagi, berdasarkan data selama periode 2017-2026, porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat turun dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,7 persen pada APBN 2026. Penurunan ini terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.
Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen, sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.
”Penilaian kesehatan fiskal tidak cukup hanya melihat defisit APBN yang berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB atau rasio utang yang masih di bawah 60 persen PDB, melainkan apakah posisi fiskal mampu menjaga rasio utang tetap stabil dalam jangka panjang,” ujarnya.
Dalam hal ini, keseimbangan primer APBN pada 2026 diperkirakan berada di level -0,35 persen PDB. Angka ini masih jauh di atas ambang batas keberlanjutan fiskal yang berada di level -1,74 persen PDB.
Meski demikian, Ade menilai, ruang aman fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Hal itu terlihat dari posisi keseimbangan primer yang masih negatif pada proyeksi 2025-2026 serta nominal utang pemerintah yang terus meningkat.
Gejolak yang melanda pasar keuangan pun berisiko menyengat daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Depresiasi rupiah lambat laun akan tertransmisi ke dompet masyarakat seiring lonjakan harga-harga, terutama yang bergantung pada impor (imported inflation).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah akan mengakibatkan harga barang-barang konsumsi yang bergantung kepada suplai dari luar negeri alias impor melonjak.
”Kondisi ini tentu saja akan mengecilkan atau melemahkan kekuatan permintaan semua konsumen, terutama kalangan menengah ke bawah,” ujarnya.
Artinya, tekanan terjadi secara langsung dari sisi harga barang-barang dan secara ”income” juga dari sisi biaya hidup, terutama masyarakat menengah ke bawah.
Di sisi lain, sektor produksi atau dunia usaha pun tak luput dari dampak tersebut. Gejolak geopolitik dan pelemahan nilai tukar akan semakin menekan profitabilitas dunia usaha, terutama sektor manufaktur yang sebagian besar bergantung pada impor bahan baku dan bahan penolong.
Faisal menambahkan, tekanan tersebut akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi bisnis, antara lain dengan mengurangi biaya produksi dalam aspek tenaga kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja atau perekrutan tenaga kerja baru semakin berkurang. Akibatnya, pendapatan masyarakat pun kian menyusut.
”Artinya, tekanan terjadi secara langsung dari sisi harga barang-barang dan secara income juga dari sisi biaya hidup, terutama masyarakat menengah ke bawah,” katanya.
Menurut dia, gejolak di pasar keuangan berisiko semakin memperlebar celah ketimpangan antara kelas atas dengan kelas menengah bawah dan kelas bawah. Meski kenaikan harga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, kelas atas umumnya masih memiliki peluang lindung nilai dan tambahan pendapatan melalui kepemilikan aset di pasar keuangan, seperti dolar AS dan emas.
Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan mengantisipasi dampak dari gejolak pasar keuangan tersebut. Sebab, bila diabaikan begitu saja, pelemahan nilai tukar berisiko memicu rambatan dampak lanjutan bukan hanya di ekonomi, melainkan kondisi sosial dan politik masyarakat.
