Pada April 2026 ISEAS-Yusof Ishak Institute mempublikasikan hasil survei mengenai kepercayaan elite Asia Tenggara terhadap kekuatan besar. Survei ini mengungkapkan fakta yang menarik: kepercayaan elite Indonesia terhadap Jepang secara signifikan lebih rendah dibandingkan elite Filipina atau Vietnam.
Temuan ini mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks, perbedaan konteks ancaman, serta identitas kebijakan luar negeri yang unik bagi Indonesia. Perbandingan segitiga antara Jakarta, Manila, dan Hanoi memberikan pelajaran penting tentang bagaimana tekanan Cina di kawasan membentuk pilihan strategis negara-negara Asia Tenggara.
Ambang Batas AncamanData survei ISEAS 2024 mengungkapkan paradoks yang menarik dalam dinamika kepercayaan ASEAN terhadap kekuatan besar: Jepang tetap menjadi kekuatan paling dipercaya di kawasan dengan 65,6%, sementara Uni Eropa menempati peringkat kedua yang jauh (55,9%), diikuti oleh Amerika Serikat (44,0%), Cina (39,8%), dan India (38,5%).
Di seluruh negara ASEAN, tingkat kepercayaan terhadap Jepang lebih tinggi. Jepang paling dipercaya di Filipina (77,3%), Kamboja (72,0%), Brunei (72,9%), dan Vietnam (67,9%). Namun penurunan kepercayaan paling tajam justru tercatat di Indonesia, turun dari 61,5% pada 2025 menjadi 47,9% tahun ini.
Penurunan ini terjadi bukan karena Indonesia tak menyukai Jepang. Penurunan terjadi karena Jepang dianggap terlalu terkait dengan Amerika Serikat pada saat identitas bebas-aktif Indonesia sedang dikritik di dalam negeri. Indonesia dikritik karena keputusan yang dipersepsikan mengikis posisi netral Indonesia setelah bergabung dengan Board of Peace yang dibuat Trump.
Konteks ancaman yang berbeda menjelaskan kesenjangan kepercayaan antara Indonesia dengan Filipina dan Vietnam. Di Manila dan Hanoi, tekanan Cina di Laut Cina Selatan bukan hanya bersifat langsung dan berkelanjutan. Tekanan Cina sering kali konfrontatif, yang meliputi tabrakan kapal, pelecehan kawasan, dan perselisihan sumber daya.
Bagi kedua negara ini, Jepang tampil sebagai mitra keamanan yang memberikan bantuan konkret tanpa mewajibkan syarat ideologis yang memberatkan. Kepercayaan mereka pada Jepang bersifat threat-driven: semakin agresif tindakan Cina, semakin penting peran Jepang sebagai penyangga strategis.
Indonesia berada dalam posisi berbeda. Insiden dengan Cina di Laut Natuna memang nyata dan telah terjadi lebih dari sekali. Namun ancaman tersebut tidak menimbulkan intensitas seperti yang dirasakan Manila dan Hanoi. Ketika ketegangan maritim muncul, respons Indonesia cenderung bukan memperdalam kerjasama keamanan dengan Jepang melainkan mengeksplorasi pengaturan ekonomi dengan Beijing.
Data ini mengungkapkan paradoks yang menarik. Di Indonesia, kepercayaan terhadap Jepang sebagai pemenuh hukum internasional (35,4%) lebih tinggi daripada kepercayaan terhadap kekuatan ekonominya (28,3%). Namun kedua angka ini masih jauh di bawah Filipina untuk aspek ekonomi (38%) dan Vietnam untuk aspek hukum internasional (47%).
Yang paling mengkhawatirkan adalah tingkat kepercayaan Indonesia terhadap kekuatan militer Jepang sebagai aset perdamaian hanya 9,7%, cukup rendah dibandingkan dengan konteks regional sebesar 11,3%. Meskipun lebih tinggi dari Filipina (7,4%) dan Vietnam (3,2%), interpretasinya berbeda secara fundamental karena kedua negara ini lebih melihat Jepang sebagai mitra keamanan secara bilateral. Kedua negara ini tidak memerlukan Jepang kepercayaan tinggi atas peran Jepang secara militer karena keduanya sudah dekat dalam hal keamanan.
Jepang telah berinvestasi puluhan tahun membangun kepercayaan di Asia Tenggara melalui bantuan pembangunan, infrastruktur, dan pertukaran budaya. Membiarkan komitmen keamanan mendahului kepercayaan yang telah dibangun adalah risiko yang telah Jepang kelola hati-hati sejak era pasca-perang.
Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa merosotnya kepercayaan Indonesia atas Jepang ini terjadi karena kebiasaan, bukan pilihan yang dipertimbangkan matang. Bagi Indonesia doktrin bebas-aktif adalah tradisi yang terhormat, namun jika digunakan sebagai penutup untuk oportunisme, maka itu melemahkan reputasi dan kapasitas strategis Indonesia.
Penurunan perdagangan bilateral, ditambah jatuhnya kepercayaan Indonesia terhadap Jepang dalam survei ISEAS, merupakan tanda awal bahwa hubungan telah dibiarkan mengendur secara bertahap, mungkin tanpa niat jelas dari pihak manapun.
Indonesia perlu kembali memasukkan pertimbangan strategis dan komunikasi publik yang matang ke dalam kebijakan luar negerinya, atau berisiko meremehkan hubungan yang selama ini memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan stabilitas regional.
Ekonomi di Atas KeamananIndonesia memiliki pola historis untuk menimbang prioritas, yaitu kecenderungan menempatkan hubungan ekonomi di atas komitmen keamanan. Ini bukan berarti elite Indonesia abai terhadap risiko atau tidak menyadari peningkatan investasi Cina.
Walau banyak yang khawatir, peningkatan kegiatan investasi Cina belum berubah menjadi ancaman keamanan. Indonesia secara historis telah mempertahankan strategi “mengimbangi secara ekonomi sambil menghindari kerjasama keamanan” terhadap Cina. Pola ini berbeda dengan Filipina dan Vietnam yang lebih cepat beralih ke kerjasama keamanan ketika tekanan Cina meningkat.
Perubahan penilaian terhadap Jepang telah berfungsi sebagai pembenaran yang terjadi perlahan. Yang berubah di era sekarang bukan persepsinya, melainkan kekosongan kelembagaan yang mengiringinya. Kebijakan luar negeri semakin terkonsentrasi, sehingga tidak ada lagi suara kelembagaan yang sabar dan profesional untuk mendalami hubungan dengan Jepang.
Kerja Sama Ekonomi JepangDoktrin Fukuda, yang dirumuskan Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda pada 1977, menjadi landasan politik luar negeri Jepang. Doktrin ini menekankan Jepang tidak akan menjadi kekuatan militer dan berkomitmen membangun hubungan “dari hati ke hati” dengan ASEAN. ODA (Official Development Assistance) digunakan sebagai instrumen ekonomi utama untuk merealisasikan doktrin tersebut.
Diplomasi “hati ke hati” menjadikan ODA sebagai sarana utama Jepang untuk memperbaiki citranya dan mempererat hubungan politik serta budaya dengan Indonesia. Doktrin ini juga mendorong peningkatan drastis bantuan pembangunan dari Jepang untuk mengurangi kemiskinan dan membangun perekonomian negara-negara Asia Tenggara.
Signifikansi ODA Jepang di Indonesia terlihat dari skala bantuannya yang mencapai sekitar US$39,2 miliar atau 45% dari total akumulasi ODA asing yang diterima Indonesia sejak 1960 dengan fokus pembangunan yang didistribusikan untuk infrastruktur vital, modernisasi industri, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Prinsip bebas-aktif adalah tradisi yang terhormat, namun jika digunakan sebagai strategi oportunis, yang memperlakukan mitra paling dapat dipercaya sebagai alat tawar, maka itu melemahkan reputasi dan kapasitas strategis negara.
Jepang, sebagai mitra pembangunan yang sudah lama bagi Indonesia, pantas mendapat perlakuan yang adil. Tanpa kemauan untuk mengelola hubungan ini secara matang, Indonesia berisiko meremehkan hubungan yang selama ini memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan stabilitas regional.
Pertanyaannya: apakah Indonesia secara sadar menegosiasikan keseimbangan antara kemandirian kebijakan dan kedalaman kemitraan strategis?
