Ujian Baru Sinergi Fiskal-Moneter saat Yield SBN Jadi Tameng Rupiah

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral telah mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada bulan lalu, namun pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp18.039 per dolar AS pada perdagangan Jumat (5/6/2026).

Level itu sudah melemah 7,86% dibandingkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun. Bahkan, Rp18.039 per dolar AS menjadi level kurs terendah sepanjang sejarah.

Tampaknya, masalahnya bukan hanya moneter. Asing nyatanya masih menyoroti ketahanan fiskal Indonesia. Otoritas fiskal dan moneter pun dipaksa mempererat sinergi kebijakannya.

Salah satu upaya mempererat sinergi adalah dengan menaikkan imbal hasil (yield) obligasi domestik agar lebih menarik investor asing. Dengan demikian, diharapkan kembali terjadi aliran modal asing masuk (inflow) ke pasar keuangan Tanah Air.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo beralasan, yield obligasi negara-negara maju memang sedang dalam tren kenaikan. Akibatnya, investor global cenderung beralih ke negara maju daripada negara berkembang seperti Indonesia sehingga menyebabkan aliran modal asing keluar (outflow) yang akhirnya berdampak negatif ke kurs rupiah.

“Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk dan mendukung stabilitas nilai tukar,” kata Perry dalam konferensi pers di DPR, Sabtu (6/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 2 Juni 2026, memang masih terjadi outflow neto di pasar SBN sebesar Rp10,8 triliun sepanjang tahun berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor kepada SBN. Menurutnya, SBN lebih cocok dipakai sebagai cerminan kepercayaan investor daripada instrumen di pasar keuangan lainnya.

“Biasanya kalau bond [obligasi] tuh investor jangka lebih panjang kan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jumat (5/6/2026).

Dia meyakini investor jangka panjang di pasar keuangan Indonesia masih cukup percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia. 

Purbaya mencontohkan bahwa dalam dua bulan terakhir sudah lebih banyak investor yang masuk ke pasar SBN: meski sepanjang tahun berjalan terjadi outflow neto, sejak 1 April hingga 3 Juni 2026 sudah terjadi inflow neto sebesar Rp14,4 triliun.

Selain itu, Bendahara Negara menilai permintaan atas SBN masih tinggi. Misalnya, rasio penawaran terhadap penyerapan (bid-to-cover rasio) lelang surat utang negara (SUN) berada di level 2,6x dan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) di level 1,8x.

Kendati demikian, inflow dan permintaan yang terjadi beberapa waktu belakangan tersebut bukan tanpa ‘harga’. Selisih (spread) yield antara SBN 10 tahun dengan US Treasury (UST) 10 tahun semakin melebar: pada awal tahun, spread-nya sebesar 191 basis poin (yield SBN 6,08%, sementara UST 4,17%); sementara pada awal Juni 2026, spread-nya sudah 219 basis poin (yield SBN 6,68%, sementara UST 4,49%).

Artinya, investor meminta premi risiko alias tambahan yield yang lebih besar untuk memegang SBN daripada UST (yang dianggap obligasi safe haven alias sangat aman).

Kini, otoritas fiskal-moneter menegaskan akan mempertahankan tren kenaikan yield agar investor asing terus masuk ke pasar keuangan Indonesia. Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai langkah tersebut memang bisa mengapresiasi kurs rupiah ke depan.

Yusuf menjelaskan, ketika depresiasi rupiah berlangsung cepat dan ekspektasi pasar mulai memburuk, otoritas membutuhkan instrumen yang dapat bekerja segera untuk menarik kembali aliran modal dan membantu menstabilkan ekspektasi.

“Saluran carry trade [selisih suku bunga] merupakan salah satu mekanisme yang paling responsif untuk tujuan tersebut. Dibandingkan terus mengandalkan intervensi yang menguras cadangan devisa, strategi ini dapat dipahami sebagai upaya membeli waktu,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Kendati demikian, sambungnya, konsekuensi tidak boleh diabaikan: yield yang lebih tinggi berarti biaya utang yang lebih mahal, terutama ketika pelemahan rupiah juga meningkatkan beban pembayaran bunga dan kewajiban utang valas.

Masalahnya, kenaikan biaya bunga utang dapat memperlebar tekanan fiskal. Jika pasar kemudian meragukan ketahanan fiskal maka premi risiko bisa kembali naik dan rupiah kembali tertekan.

Selain itu, Yusuf mengingatkan bahwa arus masuk yang didorong oleh yield tinggi umumnya bersifat jangka pendek dan dapat keluar dengan cepat ketika sentimen berubah, sehingga stabilitas yang tercipta cenderung tidak berkelanjutan.

Dia menyimpulkan kenaikan yield lebih tepat sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek daripada solusi permanen. Yusuf mendorong, jika kondisi global membaik dan premi risiko mulai turun maka ruang yang tercipta dimanfaatkan untuk memperbaiki profil utang.

“Melalui manajemen liabilitas, misalnya debt switch atau buyback, sehingga beban bunga dan risiko jatuh tempo dapat lebih terkendali,” tutupnya.

Berbagai Beban

Beberapa waktu terakhir, sejumlah lembaga internasional seperti Fitch Ratings hingga OECD memang banyak menyoroti ketahanan fiskal Indonesia. Peningkatan yield SBN pun berpotensi meningkatkan kekhawatiran asing kemampuan fiskal dalam membayar bunga utang ke depan.

Tak heran memang, APBN 2026 mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Mei 2026. Menariknya, keseimbangan primer masih surplus Rp58,6 triliun.

Keseimbangan primer sendiri mencerminkan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, dengan mengabaikan pembayaran bunga utang. Artinya, defisit APBN 2026 saat ini terjadi lebih karena besarnya pembayaran bunga utang.

Otoritas paham betul beban fiskal dari pembayaran bunga utang tersebut, apalagi ditambah rencana kenaikan yield SBN ke depan. Otoritas pun menyatakan akan kembali meningkatkan sinergi: bank sentral siap membantu ‘meringankan’ beban fiskal pemerintah.

Perry mengungkapkan BI akan meningkatkan remunerasi (yield atau bunga) rekening kas pemerintah di bank sentral. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bantalan pemerintah untuk membayar kewajiban bunga utang ke depan.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu, suku bunga SBN, dikurangi remunerasi BI," jelas Perry.

Sejalan dengan itu, diharapkan pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap pendapatan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memandang langkah peningkatan remunerasi tersebut sebagai kebijakan burden sharing alias pembagian beban antara otoritas fiskal dan moneter.

David mengaku bahwa langkah itu berpotensi mengurangi beban fiskal. Masalahnya, pasar bisa meresponsnya secara negatif apabila ternyata ‘burden sharing’ tersebut malah berdampak negatif ke operasional keuangan BI sehingga perlu kejelasan terkait detail skemanya.

“Perlu penjelasan lebih lanjut apakah kebijakan ini sifatnya one-off dalam jangka pendek atau berkelanjutan supaya tidak dipersepsi negatif,” ujar David kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).