Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan lowongan kerja melalui program padat karya menyasar proyek bantalan sosial di Jakarta, yang bertujuan mengurangi angka pengangguran.
"Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa aja, mulai dari membantu pasukan-pasukan oranye, PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) dan sebagainya. Intinya, supaya orang bekerja," kata Pramono di Urban Knowledge Hub, Jakarta Selatan, Senin.
Dia menegaskan tidak ada syarat latar pendidikan dalam program tersebut, bahkan terbuka bagi lulusan Sekolah Dasar (SD).
Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yakni pelamar memiliki KTP DKI Jakarta.
"Karena untuk PJLP pun Jakarta kan SD boleh. Karena sejak saya jadi gubernur, kalau dulu kan syaratnya SLTA, ketika saya jadi gubernur, maka SD pun boleh. Sehingga dengan demikian syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ujar Pramono.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2.843 lowongan kerja dalam program padat karya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Dengan jangka waktu kerja tiga sampai enam bulan, para peserta akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp5,7 juta per bulan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah pengangguran di Jakarta sebanyak 334 ribu orang pada Februari 2026, atau menurun dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 338 ribu orang.
Sementara itu, total angkatan kerja pada Februari 2026 di Jakarta sebanyak 5,53 juta orang, atau naik 57,64 ribu orang dibandingkan bulan yang sama pada 2025.
Baca juga: Jumlah pengangguran di Jakarta turun jadi 334 ribu orang
Baca juga: Ini lapangan usaha yang serap tenaga kerja terbanyak di Jakarta
Baca juga: Tingkat pengangguran terbuka di Jakarta turun jadi 6,05 persen
"Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa aja, mulai dari membantu pasukan-pasukan oranye, PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) dan sebagainya. Intinya, supaya orang bekerja," kata Pramono di Urban Knowledge Hub, Jakarta Selatan, Senin.
Dia menegaskan tidak ada syarat latar pendidikan dalam program tersebut, bahkan terbuka bagi lulusan Sekolah Dasar (SD).
Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yakni pelamar memiliki KTP DKI Jakarta.
"Karena untuk PJLP pun Jakarta kan SD boleh. Karena sejak saya jadi gubernur, kalau dulu kan syaratnya SLTA, ketika saya jadi gubernur, maka SD pun boleh. Sehingga dengan demikian syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ujar Pramono.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2.843 lowongan kerja dalam program padat karya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Dengan jangka waktu kerja tiga sampai enam bulan, para peserta akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp5,7 juta per bulan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah pengangguran di Jakarta sebanyak 334 ribu orang pada Februari 2026, atau menurun dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 338 ribu orang.
Sementara itu, total angkatan kerja pada Februari 2026 di Jakarta sebanyak 5,53 juta orang, atau naik 57,64 ribu orang dibandingkan bulan yang sama pada 2025.
Baca juga: Jumlah pengangguran di Jakarta turun jadi 334 ribu orang
Baca juga: Ini lapangan usaha yang serap tenaga kerja terbanyak di Jakarta
Baca juga: Tingkat pengangguran terbuka di Jakarta turun jadi 6,05 persen
