Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta resmi memulai Operasi Penertiban Parkir Liar dan Juru Parkir liar di Jakarta, Senin (8/6). Operasi ini dilakukan serentak di lima kota di DKI Jakarta selama tiga pekan berturut-turut pada Juni 2026.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan pemerintah akan menyiapkan langkah pembinaan bagi jukir liar yang terjaring operasi.
“Kami melibatkan Dinas Sosial dan juga Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Jadi para jukir yang nanti tertangkap akan kita verifikasi data kependudukannya,” ujar Budi di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Budi menjelaskan, mereka akan terlebih dahulu diverifikasi data kependudukannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Nantinya, bagi jukir liar yang tidak memiliki KTP Jakarta, Dinas Sosial akan memulangkan mereka ke daerah asal masing-masing.
“Jika memang bukan dari Jakarta, maka Dinas Sosial akan memulangkan ke daerah masing-masing,” kata Budi.
Sementara bagi jukir liar yang tercatat sebagai warga Jakarta, Pemprov DKI menyiapkan program pembinaan dan pelatihan kerja.
“Kalau memang dari Jakarta, akan ada kita lakukan beberapa pembinaan,” ujarnya.
Budi merinci, para jukir liar ber-KTP Jakarta akan diarahkan mengikuti berbagai pelatihan yang difasilitasi Pemprov DKI.
“Kita akan informasikan apa kegiatan atau pelatihan-pelatihan apa saja yang bisa mereka ikuti, ya, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin nanti dari UMKM juga, Dinas Tenaga Kerja, dan juga Dinas Sosial,” jelas Budi.
Ia menegaskan, pembinaan menjadi salah satu upaya untuk membuka peluang kerja bagi para jukir liar yang selama ini menggantungkan hidup di jalanan.
“Kita akan lakukan pembinaan kepada mereka dan memberikan informasi terkait pelatihan dan peluang kerja yang ada di Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.
Pendekatan ini merupakan bagian dari kolaborasi lintas dinas dalam Operasi Penertiban Parkir Liar yang digelar serentak di 15 titik prioritas di lima kota administrasi Jakarta mulai Senin ini. Sebanyak 600 personel gabungan dari Dishub, Satpol PP, Dinas Sosial, TNI, Polri, Dukcapil, dan Dinas Tenaga Kerja diturunkan dalam operasi ini.
Budi menegaskan, petugas di lapangan dipesan untuk bertindak secara humanis, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menangani para jukir liar yang terjaring.
