Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah upaya pemerintah mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Pesan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola MBG setelah serangkaian laporan mengenai dugaan penyimpangan, persoalan kualitas makanan, hingga kasus hukum yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Hingga, pemerintah membuka peluang menambah anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum jika memang dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan program prioritas nasional. Langkah tersebut menimbulkan perdebatan. Apakah menambah anggaran pengawasan merupakan solusi yang tepat?
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk program tersebut pada 2026. Nilai itu setara dengan lebih dari 8% total belanja negara dalam APBN tahun berjalan. Dengan skala yang begitu besar, bahkan kebocoran kecil sekalipun berpotensi menghasilkan kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah.
Di sisi lain, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Di titik itulah pengawasan menjadi kata kunci.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo mencakup seluruh program pemerintah. Namun karena pidato tersebut disampaikan dalam forum Badan Gizi Nasional, perhatian publik kemudian lebih banyak tertuju kepada MBG.
Menurut Prasetyo, Presiden sesungguhnya sedang mengirimkan pesan yang lebih luas mengenai perang melawan korupsi.
"Dalam forum di Sentul memang kemudian Bapak Presiden memberikan penekanan sekali lagi, sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional ya. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya. Tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," katanya kepada wartawan.
Menurut Prasetyo, pemerintah siap mendengarkan kebutuhan lembaga-lembaga tersebut apabila memang diperlukan penguatan kapasitas.
"Nah, untuk kemudian meminta kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum sebagaimana yang tadi saya sampaikan untuk terus melaksanakan tugasnya. Baik Kejaksaan, baik Kepolisian, BPKP, kemudian kemarin juga hadir Ketua KPK. Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden," tuturnya
Bagi Istana, biaya pengawasan yang bertambah jauh lebih kecil dibandingkan potensi kerugian negara akibat korupsi. Ketika ditanya apakah penguatan itu dapat berbentuk penambahan anggaran, Prasetyo menjawab tanpa ragu.
"Ya kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah. Karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," imbuhnya.
Logika tersebut sebenarnya sejalan dengan berbagai studi internasional mengenai pencegahan fraud di sektor publik.
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam berbagai laporan globalnya menunjukkan bahwa biaya pengawasan yang efektif hampir selalu lebih kecil dibandingkan kerugian akibat korupsi yang berhasil dicegah.
Dalam konteks Indonesia, data KPK selama bertahun-tahun menunjukkan nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Oleh karena itu, bagi pemerintah, memperkuat pengawasan merupakan investasi untuk melindungi anggaran negara. Prasetyo juga menegaskan bahwa pengawasan bukan sesuatu yang baru.
Menurut dia, seluruh program pemerintah sebenarnya sudah diawasi secara rutin oleh berbagai lembaga.
"Ya sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya. Seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah kan. Seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," ujarnya.
Bahkan, kata Prasetyo, Presiden secara langsung menerima laporan monitoring dan evaluasi dari berbagai kementerian serta lembaga.
"Rutin, rutin, rutin. Jadi beliau ya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi," imbuhnya.
Namun Prasetyo menekankan bahwa monitoring tidak selalu berarti adanya masalah. Dalam banyak kasus, evaluasi dilakukan untuk memastikan target-target program berjalan sesuai rencana.
Kendati demikian, fakta bahwa Presiden secara khusus menyoroti pengawasan menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap risiko kebocoran dalam program-program prioritas. Terutama ketika nilai anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah.
Konsolidasi Baru di Badan Gizi NasionalJika Istana berbicara mengenai pengawasan dari sisi kebijakan makro, Badan Gizi Nasional kini menghadapi tantangan yang lebih konkret. Lembaga yang menjadi pelaksana utama MBG sedang menjalani fase konsolidasi setelah pergantian kepemimpinan.
Dalam konferensi pers perdana sejak menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa prioritas utama lembaganya adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Menurut Nanik, fokus BGN saat ini bukan memperluas program secara agresif, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal.
"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," katanya.
Pernyataan itu menandai perubahan pendekatan yang cukup penting. Selama satu setengah tahun terakhir, perhatian publik lebih banyak tertuju pada perluasan jumlah penerima manfaat dan pembangunan dapur baru.
Kini BGN justru berbicara mengenai efisiensi, standardisasi, dan penajaman sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan refocusing penerima manfaat.
Artinya, intervensi gizi akan lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pada saat yang sama, BGN juga memberlakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru.
Kebijakan tersebut cukup menarik karena sebelumnya ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program.
Sebaliknya, BGN kini memilih mengoptimalkan dapur yang sudah beroperasi. Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian wilayah mengalami konsentrasi dapur yang sangat tinggi, sementara daerah lain masih kekurangan layanan. Menurut Nanik, ketimpangan tersebut harus diperbaiki.
"Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan," ucapnya.
Alih-alih selalu membangun fasilitas baru, pemerintah akan memanfaatkan aset yang sudah tersedia.
"Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," tegasnya.
Menata Ulang Tata KelolaNamun bagi Nanik, persoalan terbesar MBG bukan hanya soal distribusi. Kualitas layanan juga menjadi fokus utama. Oleh karena itu BGN mulai memperkuat pembinaan dan standardisasi seluruh SPPG.
Langkah tersebut mencakup keamanan pangan, mutu layanan, hingga kualitas sumber daya manusia.
"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami," tandas Nanik.
Tata Kelola atau Tambah Pengawas?Bagi sebagian kalangan, wacana penambahan anggaran bagi lembaga pengawas terdengar masuk akal. Program dengan nilai ratusan triliun rupiah tentu membutuhkan kapasitas pengawasan yang memadai.
Namun bagi Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, persoalannya tidak sesederhana menambah jumlah auditor atau memperbesar anggaran lembaga pengawas.
Menurut Yusuf, kasus yang belakangan mencuat justru menunjukkan bahwa titik lemah utama MBG berada pada desain tata kelola program.
"Menambah anggaran untuk lembaga pengawas dan aparat penegak hukum bukan langkah yang salah, tetapi akan keliru jika dianggap sebagai solusi utama," katanya saat dihubungi Bisnis pada Senin (8/6/2026).
Menurut Yusuf, publik selama ini cenderung fokus pada makanan yang diterima masyarakat. Padahal risiko terbesar justru berada pada sisi anggaran dan pengadaan.
"Kasus yang baru terungkap menunjukkan bahwa persoalan utama MBG tidak hanya berada pada makanan yang diterima masyarakat, melainkan pada tata kelola anggaran,” tuturnya.
Dia menyoroti bahwa program sebesar MBG tidak hanya mengelola belanja pangan, tetapi juga berbagai komponen pendukung yang nilainya sangat besar.
Mulai dari pembangunan fasilitas, pengadaan kendaraan operasional, peralatan dapur, teknologi informasi, hingga berbagai aset pendukung lainnya.
Di titik inilah potensi penyimpangan muncul. Menurut Yusuf, selama struktur program masih menyimpan ruang interpretasi yang luas, penambahan auditor tidak otomatis menyelesaikan persoalan.
"Menambah anggaran pengawasan tanpa membenahi struktur yang menciptakan peluang kebocoran hanya akan meningkatkan biaya pengawasan tanpa menyelesaikan akar masalah," katanya.
Oleh karena itu Yusuf menilai pengawasan hanya efektif apabila objek yang diawasi memang dirancang untuk dapat diawasi.
"Pengawasan juga hanya efektif jika objek yang diawasi transparan dan dapat diaudit," ucapnya.
Jika struktur biaya tidak jelas, pengadaan tidak transparan, dan data tidak terintegrasi, auditor akan kesulitan menemukan penyimpangan meskipun jumlahnya diperbanyak.
