Keuangan Negara Tertekan, Komisi IX Dorong Moratorium Dapur MBG

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan dukungannya terhadap langkah pembenahan serta kebijakan moratorium atau penundaan sementara pembangunan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) baru.

Langkah penahanan ekspansi yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana di tengah kondisi fiskal negara yang terbatas.

Charles mengungkapkan perubahan arah kebijakan ini telah lama dinantikan oleh jajaran legislatif. Evaluasi berkala dinilai sangat penting untuk mengukur ketepatan sasaran dari anggaran negara yang digelontorkan.

“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” kata Charles Honoris kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menilai, masa moratorium ini harus dimanfaatkan oleh BGN sebagai momentum emas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.

Fokus utama pembenahan harus diarahkan pada perbaikan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ketat.

“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujar Charles menambahkan.