JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempekerjakan warga yang lolos seleksi program lowongan kerja padat karya dengan sistem kontrak berdurasi tiga hingga enam bulan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, program padat karya dengan total 2.843 lowongan kerja ini dirancang sebagai proyek bantalan sosial untuk menyerap tenaga kerja.
"Dananya sudah tersedia, jangka waktunya (kontrak) antara 3 sampai 6 bulan. Kenapa ini dilakukan, supaya memberikan kesempatan bagi warga yang belum beruntung untuk bisa mendapatkan pekerjaan," kata Pramono usai meresmikan Jakarta Urban Knowledge Hub di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Baca juga: DKI Buka 2.834 Lowongan Kerja Padat Karya Pekan Ini, Tak Ada Syarat Minimal Pendidikan
Nantinya, mereka akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk membantu berbagai macam pekerjaan, salah satunya membantu tugas pasukan oranye atau petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
"Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa aja (pekerjaannya). Bisa membantu pasukan-pasukan oranye, PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) dan sebagainya, intinya supaya orang bisa bekerja," ujar Pramono
Selama durasi kontrak, para pekerja padat karya itu akan menerima upah yang setara dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 5.729.876.
Baca juga: Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Kerja Padat Karya Khusus Warga Ber-KTP Jakarta
"Salary-nya, gajinya itu UMP. Itu yang sudah diputuskan karena dananya sudah ada, segera dibuka, dikoordinasikan oleh (Dinas) Ketenagakerjaan dan Asisten Pembangunan, akan dibuka minggu-minggu ini, pekan ini," tuturnya.
Adapun, Pramono memastikan tak ada syarat minimal pendidikan bagi warga yang ingin melamar kerja.
Menurut dia, satu-satunya syarat bagi pelamar kerja adalah memiliki KTP DKI Jakarta.
Baca juga: Syarat Ikut 2.843 Lowongan Padat Karya DKI Jakarta, Digaji Setara UMP
"Enggak ada (syarat pendidikan). Karena untuk PJLP pun Jakarta kan SD boleh. Karena sejak saya jadi gubernur, kalau dulu kan syaratnya SLTA, ketika saya jadi gubernur SD pun boleh, jadi syaratnya cuma satu, punya KTP DKI Jakarta," tutur Pramono.
Ia pun berharap program ini dapat bermanfaat dan memberikan kesempatan kerja secara terbuka untuk membantu para warga Jakarta yang selama ini kesulitan mendapat pekerjaan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
