Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti agar pemerintah daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk tidak melakukan rekrutmen tenaga honorer.
Pasalnya, rekrutmen tenaga honorer ini dapat memberatkan belanja pegawai pemerintah daerah, terutama bagi daerah yang kekuatan fiskalnya lemah alias masih bergantung pada transfer ke daerah (TKD). Tito menyayangkan banyak honorer berasal dari 'bawaan' pejabat di pemerintah daerah dan umumnya, mereka tidak kompeten.
"Honorer sudah dimoratorium apalagi kepala daerah tidak boleh ada rekrutmen baru. Kalau tenaga seperti guru dan tenaga kesehatan, itu masih bermanfaat. Masih oke di masa lalu, tapi untuk yang tenaga administrasi sering kali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas, mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya," paparnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).
Honorer bawaan ini kerap membebani fiskal daerah karena jumlahnya terus membesar. Setelah menumpuk, Tito mengatakan banyak honorer yang meminta kenaikan status menjadi PNS dan PPPK atau ASN.
Ramai dari mereka melakukan demonstrasi. Ini membuat pemerintah daerah akhirnya mengakomodir permintaan mereka.
"Demonya banyak di tempat Bu Rini (MenPANRB), kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi, akhirnya menjadi beban. Akhirnya disepakati dibiayai dengan APBD," ujarnya.
"Dengan segala hormat, pada forum yang baik ini, rekan-rekan pemerintah daerah jangan ada lagi dulu, apa itu namanya, penambahan honorer," tegas Tito.
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
